"Harga di antara pengecer akan membentuk harga keseimbangan sehingga mustahil bagi pengecer mematok harga LPG 3 kg hingga mencapai Rp50 ribu per tabung," urai Fahmy.

Desak dibatalkan

Fahmy dengan tegas mendesak  Bahlil untuk membatalkan rencana kebijakan satu harga LPG 3 kg.

Pertimbangan utamanya, langkah tersebut tidak  dapat mencapai tujuan agar distrubisi lebih tepat sasaran dan mengurangi disparitas harga bagi konsumen miskin.

Fahmy juga yakin Presiden Prabowo tidak setuju dengan kebijakan anak buahnya itu.

"Kalau Bahlil nekad menerapkannya, kebijakan satu harga LPG 3 Kg berpotensi akan dibatalkan oleh Presiden Prabowo, yang akan semakin menjatuhkan reputasi dan kapabilitas seorang Menteri ESDM," tegasnya.

Baca juga: Pengecer LPG 3 Kg Bisa Jualan Lagi, Anggota DPR Arisal Aziz: Prabowo Dengar Jeritan Rakyat

Fahmy dalam kesempatannya juga mengungkit bukan kali ini saja Bahlil membuat kebijakan blunder terkait LPG 3 kg.

Pada 1 Februari 2025, Ketua Umum Partai Golkar itu melarang LPG 3 Kg dijual secara eceran. Hanya agen resmi yang diizinkan menjualnya kepada masyarakat.

Pada akhirnya, kebijakan itu menimbulkan polemik.

"Kebijakan Bahlil sebelumnya adalah melarang pengecer menjual LPG 3 kg, yang justru menimbulkan antrian konsumen orang miskin untuk membeli LPG 3 kg di Pangkalan."

"Kebijakan Bahlil,  yang menyusahkan rakyat miskin itu, akhirnya dianulir oleh Presiden Prabowo," tandasnya.

Bahlil Kaji Aturan LPG 3 Kg Satu Harga

Bahlil mengungkapkan rencananya menerapkan aturan LPG 3 kg satu harga saat Rapat Kerja bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu (2/7/2025) kemarin.

Ia menjelaskan pihaknya sedang mengodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tertentu (LPG 3 kg).

"Kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah."

"Kita dalam pembahasan Perpres, kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," ungkap Bahlil, dikutip dari esdm.go.id.

Bahlil menilai kebijakan ini mampu memperbaiki tata kelola serta meningkatkan jaminan ketersediaan dan distribusi LPG tertentu di dalam negeri untuk rumah tangga sasaran, usaha mikro sasaran, nelayan sasaran, dan petani sasaran.