Percepat Swasembada Pangan, Komisi IV DPR Sebut Tak Bisa Dikerjakan Hanya Satu Kementerian Saja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IV DPR menyebut target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah tidak akan tercapai dengan cepat apabila hanya Kementerian Pertanian yang bekerja.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan, untuk mencapai swasembada pangan perlu adanya gotong royong dan kolaborasi seluruh anak bangsa, salah satunya adalah dengan kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Polri telah melakukan kerjaan luar biasa dalam mendukung produksi jagung nasional melalui keterlibatan pada seluruh tahapan, mulai dari pencarian lahan, pendistribusian bibit unggul dan pupuk, proses penanaman, pemberian bantuan sintan, sampai pada jaminan penyerapan pasca panen," ujarnya yang biasa disapa Titiek Soeharto, dikutip Kamis (10/7/2025).

Baca juga: Panglima TNI Kawal Langsung Panen Tebu Untuk Swasembada Gula Nasional

Selain itu, lanjut Titiek, sebagai bentuk keseriusan dalam mendukung ketahanan pangan, Polri juga telah melakukan rekrutmen bintara kompetensi khusus, mengembangkan aplikasi Gugus Tugas Polri untuk mendukung ketahanan pangan, mengembangkan inovasi bibit unggul, membangun 18 gudang pangan Polri, bahkan mengasistensi dan memfasilitasi ekspor jagung ke beberapa negara.

Setelah berhasil menghasilkan lebih dari 2 juta ton jagung pada panen kuartal I dan II tahun 2025, Polri kembali mendukung ketahanan pangan melalui penanaman jagung serentak kuartal III tahun 2025 dan penanaman jagung pada lahan perhutanan sosial.

"Tentunya dengan apa yang telah dilakukan Polri, saya optimis bahwa cita-cita Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia dapat segera terwujud," ucapnya.

Ia pun berharap apa yang dilakukan Kapolri dan jajarannya menginspirasi Kementerian dan Lembaga lain dalam mendukung ketahanan pangan.

Titiek pun menjelaskan tantangan Indonesia ke depan untuk mencapai swasembada pangan akan semakin berat. Salah satu kendalanya adalah berkurangnya lahan pertanian dan air serta perubahan iklim.

Namun, saat ini permasalahan kekurangan lahan pertanian dapat diatasi dengan program perhutanan sosial dari Kementerian Perhutanan.

"Program perhutanan sosial dengan sistem agroforestri akan menjaga tutupan lahan hutan dengan tanaman kayak Taiwan dan tanaman MPTS atau Multiple Pesticide Species, sekaligus memproduksi hasil pertanian seperti padi, jagung, kedelai, dan tebu yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat," katanya.