Polemik Payment ID
DPR Minta BI Pastikan Keamanan Data di Implementasi Payment ID
Payment ID tidak otomatis membuat BI bisa melihat semua detail pendapatan, belanja, pajak, atau investasi setiap orang.
Penulis:
Dennis Destryawan
Editor:
Choirul Arifin
Sistem ini juga dinilai sejalan dengan prinsip inklusi keuangan, memudahkan masyarakat yang belum memiliki rekening bank, serta mendukung UMKM dalam menerima pembayaran.
Namun ia mengingatkan, potensi kebocoran data dan penyalahgunaan tetap harus diwaspadai.
“Pengawasan, audit, dan perlindungan data harus berjalan seiring pengembangan teknologi. Payment ID wajib diperkuat dengan verifikasi biometrik dan OTP untuk mencegah penipuan,” tegasnya.
BI menegaskan, seluruh penggunaan data melalui Payment ID akan tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan berlaku berdasarkan persetujuan (consent) pemilik data, guna menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi finansial individu.
Polemik Payment ID
Transaksi Debit GPN di Belanja Online Jadi Pendapatan Baru Industri Perbankan |
---|
KPK Periksa Petinggi Bank Indonesia Terkait Korupsi Dana CSR Heri Gunawan dan Satori |
---|
Segini Harta Heri Gunawan, Anggota DPR dari Gerindra Jadi Tersangka Korupsi CSR BI-OJK |
---|
Satori Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Dana CSR BI-OJK, Begini Reaksi Partai NasDem |
---|
Sosok Heri Gunawan Tersangka Korupsi CSR BI-OJK: Terima Rp15 Miliar, Anggota DPR 3 Periode |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.