Pengusaha Keramik Siap Dukung Program Rumah Prabowo, Asalkan Pasokan Gas Murah Terjamin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) siap menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto, yaitu Program 3 Juta Rumah.

Namun, kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto, mereka membutuhkan dukungan berupa kelancaran pasokan gas.

"Kami membutuhkan keadilan pemerintah. Kami butuh dukungan. Berupa apa? Kami butuh kelancaran suplai gas," katanya ketika ditemui di Menara Kadin, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).

Saat ini, industri keramik menjadi satu dari tujuh penerima gas murah.

Baca juga: Imbas Harga Gas Bumi Naik, Perusahaan Keramik Rumahkan Karyawan

Gas murah yang dimaksud adalah gas dengan harga khusus sesuai kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

HGBT adalah program pemerintah yang memberikan harga gas lebih murah untuk sejumlah industri. Program ini telah berjalan sejak 2020 dan terbukti membantu industri memaksimalkan produksinya.

Melalui HGBT, pelaku industri bisa mendapatkan gas dengan harga 6,5 dolar AS hingga 7 dolar AS per MMBTU.

Landasan hukum HGBT adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01 MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu.

Edy pun meminta agar kepastian hukum dari Kepmen ESDM Nomor 76.K/MG.01 MEM.M/2025 ditegakkan.

Sebab, pasokan gas murah yang didapat oleh pelaku industri realitanya di lapangan hanya 50 hingga 65 persen.

"Di Jawa bagian barat, suplai gas hanya 60-65 persen. Jawa Timur hanya 50-55 persen," ujar Edy.

Selebihnya, mereka dikenakan harga gas regasifikasi LNG senilai 15,3 dolar AS per MMBTU.

Edy memaklumi bahwa sulit untuk industri bisa 100 persen mendapatkan gas murah di kondisi saat ini.

Maka dari itu, ia meminta setidaknya mereka bisa mendapatkan hingga 85 persen.

Untuk harga gas regasifikasi yang harus mereka tebus pun diharapkan tidak sebesar 15,3 dolar AS per MMBTU.

"Itu sangat tinggi dibanding harga LNG Belanda dan dunia lainnya. Ekspektasinya kami ada di 10 USD per MBTU. Ini harapan besarnya kami," ucap Edy.

Selain itu, Edy juga menyarankan pemerintah agar pasokan gas bisa diterapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) agar kebutuhan industri bisa terpenuhi sebelum dieskpor.