Bos BI Ungkap Alasan Wamenkeu Thomas Hadir saat RDG: Perkuat Koordinasi Fiskal dan Moneter

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubenur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, alasan kehadiran Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan November 2025 ini untuk memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.

Bahkan menurut Perry, kehadiran Wamenkeu Thomas sudah diatur dalam UU BI pasal 43 ayat 1 huruf a yang menyebut bahwa RDG BI dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah, dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara.

Baca juga: Bank Indonesia Tahan Suku Bunga Acuan 4,75 Persen di November 2025

"Sesuai UU BI di atas, dewan Gubernur memandang perlu untuk mengundang Menteri Keuangan untuk hadir dalam setiap rapat dewan Gubernur bulanan guna memperkuat koordinasi kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah yang selama ini telah erat," kata Perry dalam Konferensi Pers RDG BI secara virtual, Rabu (19/11/2025).

Perry juga menegaskan bahwa mulai RDG November ini, BI resmi mengundang Menteri Keuangan dalam setiap rapat bulanan. Jika Menkeu berhalangan hadir, kehadirannya harus diwakili melalui surat kuasa.

"Dalam hal kehadiran Menteri Keuangan itu diwakili oleh wakil menteri keuangan, maka diperlukan surat kuasa dari Menteri Keuangan," ujar Perry. 

"Berdasarkan hal-hal tersebut maka pada hari ini untuk rapat dewan Gubernur kehadiran Menteri Keuangan diwakili oleh wakil menteri keuangan Bapak Thomas Djiwandono sebagai Wakil pemerintah berdasarkan surat kuasa Menteri Keuangan," imbuhnya.

Menurut Perry, koordinasi kebijakan semakin penting mengingat kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan ahrus dijaga sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Baca juga: Kabulkan Permintaan Purbaya Yudhi Sadewa, Danantara Ajak Menkeu ke China Negosiasi Utang Whoosh

Perry bilang, kehadiran Wamenkeu Thomas kali ini justru memberikan tambahan informasi penting mengenai kebijakan fiskal yang sedang ditempuh pemerintah.

"Kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI untuk bersama-sama menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di tengah ketidakpastian global," tegas dia.

Pada RDG tersebut lanjut Perry, Wamenkeu Thomas menyampaikan update ekspansi pemerintah pada triwulan IV tahun 2025. Belanja negara meningkat bukan hanya melalui kementerian/lembaga tetapi juga lewat tambahan anggaran program prioritas presiden.

"Dengan ekspansi fiskal ini tentu saja sinergitas dengan kebijakan moneter semakin bagus bersama menjaga stabilitas mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkap Perry.

Selain itu, Wamenkeu Thomas juga memaparkan rencana pemerintah terkait penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) baik di dalam negeri maupun lua negeri. 

Perry menilai, langkah ini penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi termasuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Ini sangat penting untuk bersama-sama menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilitas sistem keuangan termasuk untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Dengan sinergistas ini dengan rencana penerbitan SBN di dalam maupun luar negeri ini akan semakin bagus sinerginya dengan operasi moneter oleh BI," imbuh Perry.