Pemerintah Perlu Maksimalkan Jalur Pantura untuk Arus Logistik di Libur Natal

Ringkasan Berita:

• Anggota DPR Bambang Haryo menilai jalur Pantai Utara Jawa paling tepat untuk arus logistik saat Nataru 2026 karena terhubung langsung dengan pelabuhan besar dan kawasan industri.
• Pemerintah diimbau tidak melakukan pembatasan truk sumbu tiga karena dapat menghambat distribusi, memicu demurrage, serta lonjakan biaya logistik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menyarankan kepada pemerintah agar memaksimalkan jalur Pantai Utara Jawa atau Pantura untuk jalur logistik menjelang dan selama libur Natal dan Tahun Baru 2026.

Dia juga meminta pemerintah tidak memberlakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga selama periode tersebut.

Menurutnya, pembatasan truk logistik justru dapat menghambat distribusi barang pada akhir tahun—fase krusial saat berbagai proyek pembangunan dikejar untuk memenuhi target anggaran 2025.

“Yang dibutuhkan adalah pengaturan jalur, bukan pembatasan. Logistik sebaiknya diarahkan melalui jalur utara Jawa,” ujar BHS.

Dia berpendapat jalur Pantura memiliki keunggulan struktural dibanding jalur lain karena terkoneksi langsung dengan pelabuhan besar dan kawasan industri strategis di Jawa. 

Mayoritas arus barang dari Jawa menuju kepulauan di utara ataupun ke luar negeri, termasuk Singapura sebagai hub transshipment, berangkat melalui koridor ini.

“Jalur utara memang didesain untuk logistik. Kalau dibatasi justru memicu demurrage, sehingga biaya logistik jadi tidak kompetitif,” kata dia.

Dia bilang, truk sumbu tiga sangat vital dalam rantai distribusi. Dengan kapasitas lebih besar dan efisiensi lebih tinggi, truk jenis ini membantu mempercepat mobilisasi barang tanpa menambah kepadatan secara signifikan.

Dia mengingatkan bahwa saat ini pemerintah tengah menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 6–8 persen. Hambatan logistik dapat memicu kelangkaan barang yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga dan inflasi.

“Jika logistik terhambat, harga barang naik dan masyarakat yang dirugikan. Ini harus dihindari,” tegasnya.

Baca juga: Shacman Pamer Tractor Head dan Lorry 360 HP di Raker Aptrindo

Ia juga menyebut arahan Presiden dan Menteri Keuangan sangat jelas: logistik tidak boleh terhambat karena merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi.

Dia mendorong Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri untuk menerapkan skema pemisahan jalur. Kendaraan pribadi dan angkutan publik: diarahkan ke jalur tengah, jalur tol, serta jalur selatan sebagai alternatif.

Baca juga: APTRINDO Keberatan KDM Larang Truk ODOL Mulai Januari 2026

“Dengan pengaturan jalur yang tepat, kendaraan pribadi tetap lancar dan logistik tetap bergerak. Jadi intinya, jalurnya yang diatur, bukan truknya yang dibatasi,” katanya.