Komisi IV DPR Ingatkan Pemerintah agar Tidak Gegabah Buka Opsi Impor Beras

Ringkasan Berita:

• Anggota Komisi IV DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah membuka opsi impor beras di tengah kondisi stok nasional yang dinilai masih sangat memadai.
• Dalam kunjungan tersebut, Sonny diterima langsung oleh Pimpinan Cabang Bulog Kabupaten Banyuwangi, Dwiana, serta Kepala Gudang KP Genteng, Agam.
• Berdasarkan laporan dari pihak Bulog, ketersediaan beras di Kabupaten Banyuwangi saat ini berada pada level yang sangat memadai.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso), Sonny T. Danaparamita, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah membuka opsi impor beras di tengah kondisi stok nasional yang dinilai masih sangat memadai.

Hal itu disampaikan Sonny saat melakukan kunjungan pengawasan ke Gudang Perum Bulog Genteng di Banyuwangi, Jawa Timur, untuk memastikan kesiapan ketersediaan beras menjelang Hari Raya Idul Fitri serta memantau Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Sonny diterima langsung oleh Pimpinan Cabang Bulog Kabupaten Banyuwangi, Dwiana, serta Kepala Gudang KP Genteng, Agam. Selain berdiskusi mengenai kondisi stok pangan, ia juga meninjau langsung kualitas beras hasil serapan petani lokal yang tersimpan di gudang.

Berdasarkan laporan dari pihak Bulog, ketersediaan beras di Kabupaten Banyuwangi saat ini berada pada level yang sangat memadai.

Bahkan, wilayah tersebut mencatatkan status surplus yang memungkinkan distribusi beras ke berbagai daerah lain di Indonesia melalui penugasan khusus.

Melihat kondisi tersebut, Sonny memberikan apresiasi terhadap kinerja tim Bulog Banyuwangi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. 

Dia juga mendorong agar Bulog mempertimbangkan penambahan kapasitas gudang untuk mengantisipasi peningkatan serapan gabah petani pada musim panen mendatang.

"Kinerja positif ini harus terus dijaga, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan mempersiapkan serapan gabah petani pada musim panen mendatang," kata legislator PDIP itu, Kamis (5/3/2026).

Namun demikian, Sonny mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh lengah dalam mengelola tata distribusi beras secara nasional. 

Menurutnya, meskipun harga beras di Banyuwangi dan Jawa Timur relatif stabil, lonjakan harga di sejumlah wilayah lain menunjukkan masih adanya persoalan dalam distribusi dan intervensi pasar.

Dalam kesempatan itu, wakil rakyat yang telah dua periode mewakili masyarakat di Daerah Pemilihan Jawa Timur III tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting bagi pemerintah terkait kebijakan pangan nasional.

Pertama, ia menyoroti aspek keadilan dalam distribusi pangan. Ketimpangan harga antarwilayah, menurutnya, menunjukkan bahwa akses pangan yang merata masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Kedua, Sonny menilai perlu adanya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola distribusi beras nasional agar stabilitas harga dapat terjaga secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, ia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait impor beras.

"Jangan sampai mengambil solusi dengan gegabah, misalnya dengan melakukan impor beras. Padahal stok beras nasional kita sangat luar biasa. Tata kelola ini yang harus benar-benar diperhatikan," tandasnya.