Politisi Gerindra di DPR: Ekonomi Indonesia 2 Dekade Terakhir Penuh Paradoks

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo Subianto ingin merombak struktur ekonomi Indonesia yang selama dua dekade terakhir penuh dengan paradoks dan ketimpangan.
• Perekonomian Indonesia memang tumbuh namun pergerakan tersebut hanya berfokus pada menjaga stabilitas tanpa ada keberanian mengubah struktur yang merugikan rakyat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini untuk merombak struktur ekonomi Indonesia yang selama dua dekade terakhir penuh dengan paradoks dan ketimpangan.

Azis menilai, selama 22 tahun terakhir, perekonomian Indonesia memang tumbuh. Namun, pergerakan tersebut hanya berfokus pada menjaga stabilitas tanpa ada keberanian untuk mengubah struktur yang merugikan rakyat.

"Kita melihat gunung-gunung dibabat dan berubah menjadi danau raksasa, kapal-kapal mengangkut mineral keluar negeri, jutaan hektar tanah menghasilkan kekayaan, angka pertumbuhan diumumkan setiap tahun, gedung-gedung menjulang di kota besar," kata Azis kepada wartawan, Senin (25/5/2026).

Namun pada saat yang sama, Azis menyoroti realitas kontradiktif di lapangan. Ia menyebut bahwa saat ini para petani masih menjual gabah dengan cemas, nelayan terbebani harga solar yang mahal, dan anak-anak muda desa terpaksa meninggalkan kampung halamannya karena ketiadaan lapangan pekerjaan. 

Bahkan, kelas menengah juga terus dihantui ketakutan diam-diam terhadap biaya pendidikan, kesehatan, serta masa depan yang makin mahal.

Menurut Azis, ironi tersebut sangat nyata terjadi di daerah-daerah penghasil kekayaan alam.

Dia mencontohkan daerah penghasil batu bara yang masih memiliki sekolah rusak, kawasan tambang dengan infrastruktur buruk, hingga nasib buruh sawit yang hidup pas-pasan.

Baca juga: Data BPS Tak Konsisten, Ekonom Ragukan Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Kuartal I 2026

Sayangnya, lanjut Azis, kondisi di mana kekayaan mengalir ke luar negeri sementara rakyat hanya mendapat sisa manfaat, sudah terlalu lama dianggap sebagai sebuah kewajaran.

"Seolah hak rakyat hanyalah bersabar sambil mendengar janji bahwa pertumbuhan suatu hari nanti akan menetes ke bawah. Tetapi sejarah membuktikan, tidak semua pertumbuhan otomatis melahirkan keadilan," ujarnya. 

Azis menyebut warisan yang diterima Presiden Prabowo bukanlah sekadar soal APBN, utang negara, atau defisit fiskal. 

Dia mengatakan, Prabowo mewarisi kultur ekonomi yang sudah berakar puluhan tahun, di mana negara hanya sibuk mengekstraksi sumber daya tanpa memikirkan nilai tambah.

Baca juga: Purbaya Bandingkan Perekonomian RI Era SBY dan Jokowi, Singgung Utang Negara Tembus Rp 9.138 T

Rakyat, kata Azis, tidak bisa hanya dihidupi oleh angka statistik pertumbuhan semata, melainkan butuh rasa keadilan. 

Ia mempertanyakan arti negeri kaya nikel atau surplus komoditas jika anak muda di sekitar tambang sulit mendapat kerja layak dan petani terus dihantui anjloknya harga panen.

Oleh karena itu, Azis menilai kebijakan-kebijakan Prabowo saat ini, seperti hilirisasi, swasembada pangan, makan bergizi gratis, hingga industrialisasi nasional, merupakan langkah fundamental.

Ia menyadari bahwa perubahan besar ini tidak akan mudah dan pasti akan diusik oleh kelompok-kelompok yang sudah terlanjur nyaman dengan pola lama. Menurut dia, selalu ada pihak yang lebih suka Indonesia hanya menjadi pasar besar dan pemasok bahan mentah dunia.