Sidang Sengketa Pilkada Papua, Pihak Benhur-Yermias Nilai Tuduhan Pemohon Tak Berdasar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur (Cagub/Cawagub) nomor urut 1 Pilkada Provinsi Papua, Benhur Tomi Mano dan Yermias Bisai (BTM-YES), menilai tuduhan pasangan Cagub/Cawagub nomor urut 2  Mathius Derek Fakhiri-Aryoko Rumaropen selaku pemohon dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai upaya menggagalkan hasil pemilihan yang sah.

Apalagi tuduhan tersebut dinilai tanpa dasar hukum yang kuat.

"Tuduhan ini tidak berdasar dan hanya menciptakan opini tanpa bukti. Proses pencalonan telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku," ungkap Ronny Talapessy, kuasa hukum paslon Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Dalam sidang perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di MK hari ini, paslon nomor urut 2 sebagai pemohon menuduh Cawagub nomor urut 1 Yermias Bisai menggunakan dokumen tidak sah yang diduga milik orang lain.

Dokumen yang dimaksud yakni Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana.

Ronny membantah tuduhan tersebut.

“Kami yakin bahwa setiap persoalan ini harus diselesaikan berdasarkan fakta dan aturan hukum yang berlaku, bukan sekadar tuduhan yang tidak berdasar,” tambah Ronny.

“Demokrasi harus dijalankan dengan integritas dan transparansi, bukan menjadi alat untuk menyerang lawan politik dengan tuduhan yang tidak terbukti,” imbuh Ronny.

Sementara, dalam persidangan,  Bawaslu Provinsi Papua pun ikut mengklarifikasi perihal tuduhan tersebut.

Bawaslu mengaku memverifikasi sejumlah laporan terkait sengketa ini dan menemukan bahwa tidak ada bukti pelanggaran.

Dari lima laporan yang diterima Bawaslu, hanya satu laporan yang terdaftar secara resmi, sementara satu laporan lainnya menjadi temuan.

Baca juga: Calon Bupati Meninggal, KPU: Gugatan ke MK Tak Bisa Dilanjutkan

Setelah dilakukan pemeriksaan, semua laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi.

Bahkan, Sentra Gakkumdu telah menghentikan pembahasan tuduhan terkait dugaan mutasi pejabat yang menjadi perhatian pemohon (pasangan Cagub/Cawagub Nomor Urut 2) karena tidak ditemukan pelanggaran.

Bawaslu Papua juga menegaskan bahwa tuduhan pemohon mengenai politisasi agama untuk mendukung pasangan calon tertentu tidak didukung oleh bukti atau laporan yang sah.

Menanggapi hal tersebut, Ronny Talapessy mengingatkan pihak pemohon bahwa tuduhan mereka sudah diuji dalam berbagai jenjang proses hukum sebelumnya, termasuk di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, PTUN hingga MA memutus tidak ada pelanggaran.