Ibadah Haji 2025
Biaya Haji 2025 Turun tapi Kualitas Pelayanan Lebih Baik, DPR Beri Apresiasi
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji 2025 yang pelayanannya tetap terjaga meski biaya mengalami penurunan.
Penulis:
Wahyu Gilang Putranto
Editor:
Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji 2025 yang pelayanannya tetap terjaga meski biaya mengalami penurunan.
Adies bahkan menilai pelayanan haji tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Adies setelah meninjau langsung pelaksanaan penyelenggaraan haji di Kota Madinah, Arab Saudi, Sabtu (31/5/2025).
“Tidak ada masalah dengan turunnya biaya haji. Pelayanan tetap berjalan dengan sangat baik."
"Mulai dari konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga logistik, semuanya menunjukkan peningkatan,” ujar Adies, dikutip dari keterangan tertulis.
Untuk dikethaui, data resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) menguraikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp93.410.286, turun sekitar Rp7 juta dibandingkan tahun 2024 yang berada di kisaran Rp100.000.000 per jemaah.
Penurunan biaya ini sempat menuai kekhawatiran bahwa pelayanan akan terdampak.
“Dengan manajemen yang baik, efisiensi justru tercapai. Ini menunjukkan pelayanan yang berkualitas tidak harus identik dengan biaya mahal,” paparnya.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil pengamatannya, salah satu faktor utama meningkatnya kualitas layanan adalah penerapan sistem syarikah.
Tahun ini, jemaah haji Indonesia dilayani oleh delapan perusahaan syarikah Arab Saudi yang bersaing dalam menyediakan makanan, penginapan, dan transportasi selama ibadah haji berlangsung.
“Dengan adanya delapan syarikah, kualitas pelayanan meningkat karena ada kompetisi. Masing-masing penyedia berusaha memberikan yang terbaik."
Baca juga: Jelang Puncak Haji, Layanan Bus Shalawat Dihentikan Sementara Mulai 1 Juni 2025
"Hasilnya, hampir tidak ada keluhan dari jemaah, baik soal makanan, pondokan, maupun layanan lainnya," ungkap politisi Partai Golkar itu.
Lebih lanjut, Adies menilai penurunan biaya bukan soal penghematan anggaran semata.
Tetapi, hasil dari upaya efisiensi serta negosiasi yang kuat dengan Pemerintah Arab Saudi.
“Kementerian Agama berhasil menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pelayanan. Ini bisa menjadi model ke depan,” tuturnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.