Netanyahu Tuduh Hamas Rebut Bantuan Kemanusiaan di Gaza dan Mencurinya dari Warga Sipil

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menuduh Hamas merebut dan mencuri bantuan kemanusiaan yang dikirimkan ke wilayah utara Jalur Gaza.

Tuduhan itu disampaikan dalam pernyataan resmi bersama Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pada Rabu (25/6)/2025) malam waktu setempat.

Menurut Netanyahu dan Katz, Hamas merebut kendali atas truk bantuan kemanusiaan dan mendistribusikannya secara sepihak.

Mereka pun telah memerintahkan militer Israel (IDF) untuk menyiapkan dalam 48 jam rencana operasional guna mencegah aksi serupa terulang kembali.

Pernyataan ini dirilis tak lama setelah mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, mengunggah video di media sosial X yang menunjukkan sejumlah orang bersenjata – diduga anggota Hamas – menaiki truk bantuan yang sudah dikuasai.

Menurut Bennett, tentara di lapangan diperintahkan membiarkan truk-truk tersebut masuk ke Gaza tanpa intervensi terhadap isi atau distribusinya.

Gencatan Senjata Israel-Hamas Masih Buntu

Sementara itu, upaya mediasi untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan antara Israel dan Hamas kembali menunjukkan kebuntuan.

Mengutip laporan Times of Israel, sumber Hamas yang dikutip surat kabar Saudi Asharq Al-Awsat menyebut bahwa belum ada kemajuan berarti dalam negosiasi tersebut.

Hamas menolak tuntutan Israel yang didukung Amerika Serikat, termasuk permintaan agar sayap militer mereka menyerahkan senjata dan para pemimpin mereka pergi ke pengasingan.

Sebaliknya, Israel menolak tuntutan utama Hamas, yakni gencatan senjata permanen.

Baca juga: Presiden Turki Sebut Perdamaian dengan Israel Mustahil Terwujud Selama Israel Terus Menyerang Gaza

Sumber-sumber diplomatik menyebut bahwa putaran baru negosiasi tak langsung mungkin akan diadakan di Mesir atau Qatar dalam beberapa hari ke depan.

Namun pejabat senior Hamas, Taher Nounou, telah membantah adanya kemajuan dalam perundingan, sekaligus menepis klaim AFP mengenai intensifikasi negosiasi.

Sebelumnya, laporan dari Foreign Affairs juga menyoroti bahwa Israel kini mengubah pendekatan dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan di Gaza.

Operasi militer Israel disebut kian memusatkan tekanan kepada penduduk sipil melalui blokade total, pembatasan distribusi bantuan, hingga pembentukan lembaga baru bernama Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang menggantikan peran lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan World Food Programme (WFP).

GHF yang didukung oleh pemerintahan Donald Trump dan dikelola oleh tentara bayaran AS itu menuai kritik karena dinilai gagal memenuhi standar minimum kemanusiaan.