10 Negara dengan Aturan Tunjangan Pensiun DPR: AS Minimal Usia 62 Tahun, Beda dari Indonesia

Ringkasan Berita:

• Sedikitnya 10 negara memiliki aturan tunjangan pensiun untuk anggota DPR atau parlemenya
• Beda dari Indonesia, AS hingga Inggris memiliki aturan ketat
• Di India, aturan pensiunan untuk DPR-nya juga dikritik karena menjadi beban fiskal

TRIBUNNEWS.COM - Di tengah sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang menguji aturan pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, aturan sistem pensiun parlemen di berbagai negara bisa menjadi perbandingan. 

Banyak negara telah mereformasi skema pensiun mereka untuk mengurangi beban fiskal dan meningkatkan keadilan.

Sementara di Indonesia, tunjangan pensiun berlaku seumur hidup untuk anggota DPR meski hanya menjabat 5 tahun lamanya.

Saat ini aturan tersebut sedang digugat oleh 9 pemohon, termasuk dr. Lita Gading dan Syamsul Jahidin.

Berikut ulasan 10 negara selain Indonesia, yang menunjukkan tren global menuju model kontribusi daripada pensiun non-kontributori. 

1. Amerika Serikat (Congress)

Di AS, anggota Kongres berhak atas pensiun setelah minimal lima tahun layanan.

Pensiun dapat diambil pada usia 62 tahun, atau lebih awal (usia 50) dengan 20 tahun layanan.

Skema ini berbasis kontribusi melalui Federal Employees Retirement System (FERS), di mana anggota menyumbang 1,3 persen gaji mereka, ditambah matching hingga 5 persen pemerintah.

Manfaat maksimal mencapai 80 persen gaji akhir, dan bisa diwariskan ke pasangan atau anak.

Reformasi tahun 1984 mengurangi manfaat untuk anggota baru guna mengontrol biaya.

Baca juga: Sosok 9 Penggugat Aturan Pensiun Seumur Hidup DPR ke MK, Dokter Lita Gading Tambah Pasukan

2. Inggris (MPs)

Anggota Parlemen Inggris (MPs) tergabung dalam Parliamentary Contributory Pension Fund (PCPF), sebuah skema defined benefit berbasis rata-rata karir sejak reformasi 2015.

Mereka menyumbang 11 persen atau 6 persen gaji, dengan majikan menutupi sisanya.

Pensiun diambil selaras dengan usia pensiun nasional (66-68 tahun), dengan akumulasi 1/60 gaji per tahun layanan.

Tidak ada minimum layanan ketat, tapi vesting setelah dua tahun.