10 Negara dengan Aturan Tunjangan Pensiun DPR: AS Minimal Usia 62 Tahun, Beda dari Indonesia

Manfaat dasar 25 persen gaji, plus 2,5 persen per tahun tambahan, maksimal 71,75 persen.

Awalnya non-kontributori, tapi reformasi sejak 1990-an menambahkan kontribusi dan mengurangi manfaat.

Pensiun diambil pada usia 65 tahun, dan bisa diwariskan.

Pengadilan konstitusi Jerman memengaruhi harmonisasi dengan pensiun publik, menekankan keadilan fiskal.

7. Prancis

Anggota Parlemen Prancis menerima pensiun berbasis poin, sekitar 3,5 persen gaji per tahun layanan, maksimal 70 persen. Kontribusi sekitar 6-8 persen remunerasi, dan pensiun diambil pada usia 62-67 tahun.

Reformasi 2023 meningkatkan usia pensiun menjadi 64 tahun dan memerlukan 43 tahun kerja untuk pensiun penuh, meski ada penangguhan sementara baru-baru ini karena kontroversi.

Sistem ini terintegrasi dengan pensiun nasional, tapi sering diprotes karena dianggap membebani pekerja.

8. Malaysia

Anggota Parlemen Malaysia berhak pensiun setelah 36 bulan layanan.

Pensiun hingga 60 persen gaji terakhir setelah 7,2 tahun untuk maksimum, non-kontributori.

Baca juga: Sindir Puan dan Dasco, Syamsul Ngotot Gugat Tunjangan Pensiunan DPR ke MK

Pensiun termasuk manfaat medis untuk dependen, dan diambil pada usia 50 tahun.

Ada variasi per negara bagian, tapi pengadilan baru-baru ini memutuskan pensiun pensiunan senator tidak naik otomatis dengan gaji MP aktif.

Usulan reformasi menyarankan minimal 48 bulan untuk pensiun seumur hidup guna mengurangi beban.

9. Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, anggota parlemen tergabung dalam Political Office-Bearers Pension Fund, yang menyediakan pensiun bulanan berbasis kontribusi (7,5 persen anggota + 22,5 persen negara).

Pensiun diambil pada usia 50 tahun, termasuk manfaat invaliditas dan dependen.

Reformasi pensiun nasional 2024 membagi dana menjadi "two-pot" untuk akses parsial, tapi skema ini tetap fokus pada transparansi.