10 Negara dengan Aturan Tunjangan Pensiun DPR: AS Minimal Usia 62 Tahun, Beda dari Indonesia

Reformasi ini mengganti model gaji akhir untuk menghindari beban berlebih pada anggaran negara.

3. Australia

Australia membedakan skema lama (ditutup 2004) dan baru.

Untuk skema lama, pensiun minimal 50 persen gaji setelah delapan tahun, naik hingga 75 persen setelah 18 tahun.

Skema baru berbasis kontribusi superannuation, dengan majikan menyumbang 15,4 persen gaji.

Anggota bisa memilih dana pensiun sendiri, dan pensiun diambil pada usia 55-60 tahun.

Reformasi 2004 bertujuan menyamakan dengan pegawai negeri biasa, mengurangi ketergantungan pada dana publik.

4. India

Di India, mantan anggota parlemen (MPs) menerima pensiun seumur hidup non-kontributori, mulai dari ₹25.000 per bulan, dengan tambahan berdasarkan masa layanan.

Pensiun bisa diwariskan ke pasangan atau anak, dan termasuk manfaat medis.

Baca juga: Sosok Lita Gading dan Syamsul Jahidin, Penggugat Tunjangan Pensiun Seumur Hidup DPR ke MK

Tidak ada minimum layanan ketat—bahkan satu hari bisa memenuhi syarat di beberapa negara bagian.

Sistem ini sering dikritik karena membebani anggaran negara, mirip situasi di negara berkembang lainnya, meski ada usulan reformasi untuk basis kontribusi.

5. Kanada

Anggota Parlemen Kanada memenuhi syarat pensiun setelah enam tahun layanan.

Akumulasi 3 persen gaji per tahun, maksimal 75 persen, dengan kontribusi 9-11 persen gaji (majikan cocok).

Pensiun diambil pada usia 55-65 tahun, tergantung provinsi, dan termasuk manfaat survivor (60 persen untuk pasangan).

Reformasi 2016 meningkatkan kontribusi untuk keberlanjutan, dan membatasi "double-dipping" jika ada pendapatan lain, menjadikannya salah satu skema paling ketat di negara maju.

6. Jerman

Di Jerman, pensiun parlemen diberikan setelah minimal delapan tahun (dua periode elektoral).