Jumat, 14 November 2025

Konflik Rusia Vs Ukraina

Ukraina Bongkar Skema Suap Energi Bernilai 100 Juta Dolar AS, Zelensky Desak Hukuman Pidana

NABU ungkap jaringan suap Energoatom senilai 100 juta dolar AS, Zelensky tuntut hukuman pidana bagi semua yang terlibat.

Facebook Zelensky
ZELENSKY - Foto diunduh dari Facebook Zelensky, Sabtu (27/9/2025), memperlihatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam unggahan pada Jumat, 26 September 2025. 
Ringkasan Berita:
  • Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU) membongkar skema suap senilai 100 juta dolar Amerika yang melibatkan perusahaan energi nuklir negara, Energoatom.
  • Menurut NABU, jaringan kriminal tingkat tinggi yang terdiri dari pejabat dan pengusaha memaksa kontraktor membayar suap 10–15 persen untuk mendapatkan kontrak.
  • Presiden Volodymyr Zelensky menuntut hukuman pidana bagi semua pihak terlibat, menegaskan kasus ini jadi ujian serius reformasi antikorupsi Ukraina menuju Uni Eropa.

TRIBUNNEWS.COM - Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU) mengungkap skema suap besar senilai 100 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang melibatkan Energoatom.

Energoatom adalah perusahaan energi nuklir milik negara yang menyuplai lebih dari separuh kebutuhan listrik Ukraina.

Dalam pernyataannya pada Senin (10/11/2025), NABU menyebut skema suap ini dijalankan oleh organisasi kriminal tingkat tinggi.

Kelompok tersebut mencakup seorang pengusaha, mantan penasihat menteri energi, kepala keamanan Energoatom, serta empat pegawai lainnya.

Menurut Kepala Detektif NABU Oleksandr Abakumov, kelompok tersebut menguasai seluruh sistem pengadaan di Energoatom.

Mereka memaksa kontraktor membayar suap sebesar 10–15 persen agar bisa mendapatkan kontrak atau menghindari penundaan pembayaran.

“Sekitar 100 juta dolar AS telah mengalir melalui tempat pencucian uang ini,” ujar Abakumov, dikutip dari Al Jazeera.

Penyelidikan NABU menemukan bahwa praktik suap juga terjadi saat pembangunan struktur pelindung di pembangkit listrik tenaga nuklir Khmelnytskyi pada Oktober lalu.

Lembaga tersebut telah melakukan 70 penggeledahan, memeriksa lebih dari 1.000 jam rekaman audio.

NABU berhasil menyita tumpukan uang tunai dalam berbagai mata uang, termasuk dolar AS dan euro, yang diduga hasil kejahatan.

Pusat Pencucian Uang di Kyiv

Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1.353: Bunuh Tawanan, Tentara Rusia Dipenjara Seumur Hidup

Situs Blik.ua melaporkan bahwa pusat keuangan yang digunakan untuk mencuci uang hasil korupsi itu berada di Kyiv.

Pusat keuangan tersebut diduga kuat terkait dengan keluarga Andriy Derkach, mantan anggota parlemen Ukraina yang kini menghadapi kasus pidana di Rusia.

Energoatom telah mengonfirmasi bahwa kantornya digeledah dan menyatakan siap bekerja sama penuh dengan penyelidik NABU.

“Kami akan mendukung setiap langkah hukum untuk menegakkan keadilan,” tulis perusahaan tersebut di media sosial.

Zelensky: Harus Ada Putusan Pidana

Presiden Volodymyr Zelensky menanggapi tegas temuan ini dalam pidato Senin (10/11/2025) malam.

“Setiap orang yang terlibat dalam skema korupsi harus mendapatkan respons hukum yang jelas. Harus ada putusan pidana,” ujarnya, dikutip dari Ukrainska Pravda.

Wakil Menteri Energi Ukraina Svitlana Grynchuk berjanji pemerintah akan menjalankan proses yang transparan dan memastikan akuntabilitas bagi semua pihak yang terlibat.

Namun, ia menolak mengomentari dugaan keterlibatan pejabat lain.

Anggota parlemen oposisi Yaroslav Zheleznyak bahkan menyerukan agar Grynchuk dan pendahulunya, German Galushchenko—yang kini menjabat Menteri Kehakiman—segera diberhentikan sementara hingga kasus ini tuntas.

Ujian Serius bagi Reformasi Antikorupsi

Kasus korupsi besar ini menjadi ujian serius bagi komitmen reformasi antikorupsi Ukraina, yang menjadi syarat utama untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Baca juga: Profil Angelina Jolie: Aktris Peraih Oscar hingga Pejuang Kemanusiaan di Garis Depan Perang Ukraina

Di tengah serangan udara Rusia yang terus melumpuhkan infrastruktur energi, kredibilitas pemerintahan Kyiv kini menjadi sorotan internasional.

“Pemberantasan korupsi bukan hanya soal hukum, tapi soal masa depan Ukraina di Eropa,” tulis BBC dalam analisanya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved