Apa Tugas Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza setelah Disahkan oleh PBB?

Dikutip dari CNA, kelompok militan tersebut menyatakan tidak akan melucuti senjata dan menyebut tindakan mereka terhadap Israel sebagai "perlawanan yang sah".

"Resolusi tersebut memaksakan mekanisme perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami dan faksi-faksi mereka," demikian pernyataan Hamas.

Mereka juga mengkritik mandat ISF untuk melucuti senjata kelompok bersenjata, yang menurut Hamas "melucuti netralitasnya, dan mengubahnya menjadi pihak yang berkonflik demi kepentingan pendudukan".

Di sisi lain, Otoritas Palestina (PA) menyambut baik keputusan DK PBB tersebut dan menegaskan kesiapan mereka untuk membantu pelaksanaannya.

Dukungan PA ini disebut oleh sejumlah pejabat diplomatik sebagai faktor penting yang mencegah veto dari Rusia dalam negosiasi.

Pembagian Zona di Gaza

Dokumen perencanaan militer AS yang baru terungkap menunjukkan Washington merencanakan pembagian Jalur Gaza secara jangka panjang.

Nantinya, Gaza akan terbagi menjadi dua zona yang dikendalikan secara militer, yakni "zona hijau" yang akan direkonstruksi dan "zona merah" yang akan dibiarkan dalam reruntuhan.

Rencana kontroversial ini, yang dilihat oleh surat kabar The Guardian, memunculkan keraguan serius mengenai komitmen AS terhadap penyelesaian politik abadi yang menjanjikan pemerintahan Palestina di seluruh wilayah Gaza, seperti yang pernah dijanjikan oleh Trump.

Baca juga: Hamas Tolak Rencana Presiden Trump untuk Gaza yang Disetujui DK PBB

Menurut dokumen tersebut dan sumber yang mengetahui rencana AS, pembagian wilayah akan dilakukan berdasarkan "garis kuning" yang saat ini dikontrol oleh Israel di bagian timur Gaza.

Seorang pejabat AS yang berbicara tanpa menyebut nama mengakui kompleksitas rencana tersebut.

"Idealnya Anda ingin menyatukan semuanya, bukan? Tapi itu hanya sebuah cita-cita," ujar pejabat itu, dikutip dari The Guardian.

"Ini akan memakan waktu. Ini tidak akan mudah," lanjutnya.

Inti dari rencana AS adalah pembentukan ISF, yang didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB.

Pasukan asing, yang diharapkan mencapai kekuatan penuh 20.000 personel, pada awalnya akan ditempatkan bersama tentara Israel di timur Gaza.

Rancangan rencana operasional AS (CONOPS) secara spesifik menyatakan bahwa pasukan ISF hanya akan bertugas di "zona hijau".