Mahkamah Konstitusi Belum Agendakan Sidang Putusan Sistem Pemilu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengagendakan sidang putusan sistem Pemilu.

Juru Bicara (Jubir) MK Fajar Laksono menyampaikan perihal jadwal sidang putusan gugatan yang teregister dengan nomor 114/PUU-XX/2022 itu.

"Belum diagendakan ya," kata Fajar Laksono, saat dihubungi, Jumat (9/6/2023).

Sementara itu, sejumlah pihak tentu menunggu putusan Hakim Konstitusi terkait sistem Pemilu ini.

Fajar menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi nantinya bersifat final dan mengikat.

Sehingga, tak ada mekanisme apapun yang dapat diambil untuk mengganggu gugat putusan Hakim Konstitusi.

"Putusan MK final dan mengikat, artinya tidak ada mekanisme hukum untuk men-challenge putusan MK," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membantah kebocoran putusan terkait sistem Pemilu. 

Ia menegaskan tak ada kebocoran data karena rapat permusyawaratan hakim baru dimulai. 

Pernyataan tersebut disampaikan Anwar saat menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/6/2023).

"Ah itu saya bilang apa yang bocor, orang belum diputus," katanya, Kamis, dikutip dari youTube Kompas TV. 

"Juru bicara MK sudah menyampaikan, bahwa perkara itu belum diputus, belum dimusyawarahkan."

"Kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin tanggal 31 Mei, setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusannya tunggu saja," ujarnya. 

Anwar Usman menegaskan saat ini sembilan hakim MK tengah membahas kesimpulan terkait putusan tersebut. 

Ia juga menjelaskan, tak ada batas waktu bagi Hakim MK untuk memutus perkara ini.