Pemilu 2024
Tayangan Grafik Sirekap Dihentikan, Ini Penjelasan KPU dan Reaksi Partai Politik
Terjadi perubahan grafik perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 dalam real count atau hitungan nyata Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak Selasa (5/3/3024) malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah tampilan situs https://pemilu2024.kpu.go.id.
Hasilnya terjadi perubahan grafik perolehan suara Pilpres dan Pileg 2024 dalam real count atau hitungan nyata Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap).
Grafik Sirekap menghilang.
Laman tersebut hanya bisa diakses untuk menu wilayah saja.
Anggota KPU RI, Idham Holik, mengakui saat ini pihaknya hanya akan menampilkan bukti autentik untuk hasil perolehan suara, dalam hal ini foto formulir Model C.Hasil.
"Kini kebijakan KPU hanya menampilkan bukti autentik perolehan suara peserta pemilu," kata Idham, Selasa (5/3/2024).
Reaksi PAN
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan keputusan KPU itu tepat dilakukan mengingat Sirekap memang tidak sempurna.
"Ya setuju dengan KPU karena Sirekap itu tidak sempurna, ada beberapa kekurangan soal kecepatan pembacaan data, sinkronisasi yang tidak sesuai dengan di input data," kata Yoga kepada Kompas.com, Rabu (6/3/2024).
Dari berbagai kekurangan tersebut, lanjut Yoga, kemudian menimbulkan tanda tanya di masyarakat mengenai kegunaan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara.
Meski begitu, diakui PAN bahwa KPU pada mulanya berniat baik melalui Sirekap untuk mempermudah transparansi publik melihat hasil suara pemilu.
"Sirekap ini kan oleh KPU niatnya baik untuk memberikan transparansi, agar masyarakat tahu tentang hasil hasil pemilu yang sedang dalam proses penghitungan. Niatnya baik seperti itu," jelasnya.
"Tetapi, ada kendala teknologi dalam hal input data. Kemudian pembacaan data dan penampilan data yang sudah diinput berbeda, itu yang menimbulkan polemik dan konflik," lanjut dia.
Oleh sebab itu, Yoga juga menyarankan agar penggunaan Sirekap dihentikan saja dan tidak dijadikan dasar sebagai proses pengambilan keputusan hasil Pemilu.
Ia menekankan bahwa dasar pengambilan keputusan untuk hasil pemilu adalah pada penghitungan suara manual, bukan Sirekap.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.