Pilkada Serentak 2024
Ganjarist Ambil Bagian Demo Tolak Revisi UU Pilkada di DPR: Kami Tidak Bisa Tinggal Diam
Kris menyampaikan, pihaknya tidak bisa hanya berdiam diri ketika konstitusi diobrak-abrik dan melihat ada upaya dari pihak-pihak yang ingin membegal
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Acos Abdul Qodir
Laporan reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Ganjarist, Kris Tjantra, dan pengurus bercerita keikutsertaannya dalam aksi demonstrasi bersama massa yang dilakukan di depan Gedung DPR/MPR RI di Jakarta, Kamis (22/8/2024) kemarin.
Ganjarist bersama berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa hingga sejumlah komika dan artis ternama menolak revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pilkada.
"Kami dari Ganjarist hadir di sini bersama ribuan masyarakat dari berbagai elemen masyarakat menuntut supaya pemerintah dan DPR dapat mematuhi putusan MK terkait Pilkada," ujar Kris dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).
Kris menyampaikan, pihaknya tidak bisa hanya berdiam diri ketika konstitusi diobrak-abrik dan melihat ada upaya dari pihak-pihak yang ingin membegal MK.
"Kami tidak bisa tinggal diam ketika melihat MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya dengan mengesahkan putusan yang adil bagi demokrasi kita, setelah sebelumnya sempat kehilangan marwahnya, namun masih ada yang berusaha untuk membegal," terang Kris.
Baca juga: Zulhas Seloroh Peringatkan Semua Pihak Hati-hati dengan Sosok Bahlil: Semua Diolah
Ia menyambut baik usai DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada. Dengan begitu, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.
"Putusan itu terdapat rasa keadilan dan akan berimplikasi memunculkan jumlah kandidat yang lebih banyak, sehingga masyarakat diberi lebih banyak pilihan dalam menentukan pemimpin yang terbaik," kata Kris.
Untuk informasi, Partai Buruh dan sejumlah mahasiswa bakal melakukan aksi demo besar-besaran untuk mendesak DPR tidak menentang Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 tentang Pilkada 2024.
Terkait itu, Pihak kepolisian menyiapkan skema pengamanan terkait akan adanya aksi demo oleh sejumlah elemen massa mulai dari buruh hingga mahasiswa hari ini, Kamis (22/8/2024).
Adapun nantinya akan ada ribuan personel aparat gabungan yang akan disiagakan untuk melakukan pengamanan.
"Di Patung Kuda 1.273 (personel). Di DPR 2.013 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Rabu (22/8/2024).
Baca juga: Dedi Mulyadi Tunggu Golkar Setor Nama Cawagub Untuk Maju Pilkada Jabar 2024
Susatyo mengatakan, aparat gabungan ini terdiri dari unsur Polri, TNI hingga Pemerintah Provinsi Jakarta.
Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi turut meminta para pedemo yang menggelar aksi menolak pengesahan Revisi UU Pilkada untuk tidak melakukan tindakan anarkis.
"Kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas," ujarnya.
Pilkada Serentak 2024
Wamendagri: Jangan Sampai PSU Lagi, Mitigasi Harus Tuntas |
---|
Ketua KPU RI Ungkap Dinamika Baru Pilkada Kabupaten Bangka: Dari Calon Tunggal Menjadi 5 Paslon |
---|
DKPP Ungkap 5 Masalah Krusial Pilkada 2024 Jelang Pemungutan Suara Ulang Terakhir |
---|
PSU Pilkada Papua, Boven Digoel & Barito Utara Digelar 6 Agustus, Paslon Diganti |
---|
Empat Bakal Pasangan Calon Daftar PSU Pangkalpinang, Siapa Saja Mereka? |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.