1.250 Personel Gabungan Amankan Demo Mahasiswa di DPR Hari Ini, Warga Diimbau Cari Jalur Alternatif

TRIBUNNEWS.COM - Seruan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI menyikapi kenaikan tunjangan anggota DPR RI, beredar di media sosial.

Total pendapatan anggota DPR RI periode 2024-2029 yang disebut-sebut akan mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan, menuai polemik.

Disebut bukan gaji pokok yang naik, melainkan berbagai tunjangan yang melonjak tajam, mulai dari beras, telur, bensin, hingga tunjangan rumah yang kini mencapai Rp50 juta per bulan.

Aksi unjuk rasa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari ini, Senin (25/8/2025).

Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda Jakarta dikerahkan untuk mengamankan kegiatan aksi tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyampaikan pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis, tanpa melibatkan penggunaan senjata api oleh personel yang bertugas.

“Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya."

"Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” kata Susatyo, Senin, dilansir Wartakotalive.com.

Mengenai lalu lintas selama aksi berlangsung, polisi akan melakukan pengaturan secara situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.

Masyarakat diimbau untuk menghindari area Gedung DPR/MPR RI selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

“Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” ungkap Susatyo.

Baca juga: Said Iqbal Tegaskan Partai Buruh dan KSPI Tak Ikut Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini

Pihak kepolisian juga mengimbau agar seluruh peserta aksi menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup akses lalu lintas.

“Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” papar Susatyo.

Pengemudi Ojol dan Pedagang Padati Sekitar DPR

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) terlihat memadati kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Mereka sempat berhenti atau 'mampir' di sekitar lokasi, diduga untuk mengikuti ataupun memantau rencana aksi unjuk rasa yang sebelumnya ramai diserukan di media sosial.

"Ya lihat di media sosial, di IG (Instagram) sama dari WA (WhatsApp), katanya mau ada demo di DPR siang ini," ucap Hendi, seorang driver ojek online, Senin.

Sementara itu, puluhan pedagang kaki lima juga sudah menunggu kedatangan peserta aksi yang disebut akan datang dalam jumlah besar.

Puluhan pedagang itu ngemper di luar pagar gedung kompleks parlemen.

Mereka sebagian besar menjual air mineral, makanan ringan, hingga atribut aksi seperti bendera Merah Putih.

"Mana nih mahasiswa, katanya mau dateng," ujar seorang pedagang dengan nada kesal di lokasi, Senin.

Masyarakat Bebas Berekspresi

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, mengaku menghargai aspirasi masyarakat.

"Kalau buat kami sendiri kami menghargai upaya-upaya yang akan dilakukan masyarakat," ujarnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (24/8/2025).

Menurut mantan wakil Bupati Cirebon ini, masyarakat memiliki kebebasan dalam melayangkan ekspresi termasuk kepada wakil rakyat.

"Karena mereka juga bebas untuk melakukan ekspresi," tambahnya.

Terhadap tuntutan dari masyarakat, Selly yang berasal dari Daerah Pemilihan atau Dapil Jawa Barat VIII, mengatakan di DPR RI sudah ada alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan menampung segala aspirasi masyarakat.

Sehingga, kata Selly, rencana aksi yang akan dilakukan mahasiswa itu adalah hal wajar.

"Tentu ada badan yang akan menerima aspirasi masyarakat dan tentu demokrasi itu satu hal yang wajar," imbuhnya.

Baca juga: Demo 25 Agustus di DPR RI Hari Ini: 3 Tuntutan Utama Mahasiswa, Massa Warga Sipil Padati Lokasi

Kata Pengamat

Pengamat politik dari Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar El Mahfudzi, menilai gelombang seruan ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif.

Ia mengatakan, demonstrasi mahasiswa bukan sekadar ekspresi kemarahan, melainkan alarm bagi sistem demokrasi yang dinilai tidak lagi responsif terhadap aspirasi rakyat.

“Aksi ini adalah sinyal bahwa sistem perwakilan kita perlu dievaluasi. Namun, solusi bukan pada pembubaran DPR, melainkan reformasi konstitusi yang menyeluruh,” kata Nazar dalam keterangannya, Minggu.

Nazar lantas mengusulkan agar momentum ini digunakan untuk mendorong reformasi konstitusi gelombang kedua.

Ia juga menyarankan penguatan kembali peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat, termasuk melalui penataan ulang kewenangan dan struktur representasi.

Baca juga: Wamenkeu Suahasil Tutup Mulut Soal Kontroversi Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp 50 Juta Per Bulan

Meski memahami semangat mahasiswa, Nazar mengajak agar energi perubahan disalurkan melalui dialog konstruktif dan partisipasi demokratis yang sehat.

Ia mengingatkan penyampaian aspirasi di jalan berisiko menimbulkan ketegangan, terutama jika tidak terkoordinasi dengan baik.

“Demokrasi yang sehat dibangun lewat partisipasi, bukan destruksi. Reformasi DPR dan MPR melalui amandemen UUD 1945 adalah jawaban atas tuntutan mahasiswa. Tanpa itu, kita hanya akan melihat siklus kemarahan berulang,” terangnya.

Tunjangan Anggota DPR

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengatakan kenaikan pendapatan anggota dewan berasal dari penyesuaian sejumlah tunjangan.

“Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp 12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp 10 juta kalau tidak salah."

"Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp 7 juta yang tadinya kemarin sekitar Rp 4-5 juta sebulan,” ungkap Adies kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8/2025).

Adies berkelakar kenaikan ini mungkin karena Menteri Keuangan Sri Mulyani “kasihan dengan kawan-kawan DPR.”

Ia menyebut selama 15 tahun terakhir, gaji pokok anggota DPR tidak pernah naik.

"Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik."

"Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” imbuh dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Polisi Turunkan 1.250 Personel untuk Jaga Aksi Demo Mahasiswa di Gedung DPR RI Hari ini

(Tribunnews.com/Nuryanti/Alfarizy Ajie Fadhillah/Rizki Sandi Saputra/Abdul Qodir) (Wartakotalive.com/Alfian Firmansyah)