Tunjangan DPR RI
Polisi Alihkan Arus Lalu Lintas Imbas Demo Tunjangan DPR Pecah di Depan Gedung Parlemen
Polda Metro Jaya alihkan arus di depan DPR RI imbas demo tunjangan DPR. Massa ricuh, aparat tembakkan gas air mata, lalu lintas terganggu.
Penulis:
Reynas Abdila
Editor:
Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM - Polda Metro Jaya mengalihkan arus lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025), akibat aksi demonstrasi ratusan pelajar, masyarakat sipil, dan pengemudi ojek online.
Unjuk rasa dipicu oleh kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang disebut mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Untuk mencegah kemacetan dan menjaga keamanan, arus dari Semanggi menuju Slipi dialihkan ke Gerbang Pemuda dan Asia Afrika, sementara jalur TransJakarta masih dibuka secara terbatas.
Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025.
Aksi dipicu oleh kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota DPR RI, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
Massa aksi yang tergabung dalam gerakan “Revolusi Rakyat Indonesia” menyuarakan sembilan tuntutan, di antaranya:
Pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji DPR
Transparansi gaji anggota DPR
Pembubaran DPR RI dan Kabinet Merah-Putih
Penolakan RKUHAP
Penurunan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran
Pengusutan kasus pelanggaran HAM dan korupsi
Pada saat aksi penyampaian pendapat terjadi kericuhan, karena Massa memaksa menerobos barikade polisi di depan Gedung DPR.
Barikade beton dirusak, pagar dilumuri oli, dan massa melempar batu serta bambu runcing ke arah aparat.
Aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang mulai masuk ke jalur tol dalam kota. Lalu lintas terganggu, terutama di Jalan Gatot Subroto dan akses menuju Slipi
Sebanyak 1.250 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemda DKI dikerahkan. Polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas dan penutupan akses tol sementara
Kepala Bagian Operasi Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados menjelaskan arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi sementara waktu dialihkan.
Menurutnya, langkah ini guna menghindari kepadatan lalu lintas dan menjaga keamanan di sekitar lokasi unjuk rasa.
"Bahasanya pengalihan jalan, yang dari arah Semanggi menuju Slipi sementara kita alihkan dulu ke arah Gerbang Pemuda dan ke arah Asia Afrika," ujarnya kepada wartawan, Senin (25/8/2025).
"Jadi sementara tidak bisa dilintasi dulu yang ke arah depan DPR karena ada aksi unjuk rasa," sambung Robby.
Pengalihan arus dilakukan di bawah kolong Ladokgi, dekat pintu 9 Gelora Bung Karno (GBK).
Kendaraan dialihkan ke kiri agar dapat kembali ke Semanggi, lalu menuju Slipi melalui Jalan Bendungan Hilir.
Sedangkan, jalur TransJakarta (TJ) di depan Gedung DPR masih dapat dilintasi secara terbatas.
"Apabila massa unjuk rasa sudah semakin banyak dan tidak bisa dilintasi kami sudah berkoordinasi dengan TransJakarta supaya rute ke arah Slipi bisa dialihkan dulu," katanya.
Polisi menyampaikan jalur tol di sekitar kawasan DPR/MPR masih berjalan normal serta belum berdampak atas aksi unjuk rasa.
"Masyarakat masih bisa melintas di depan DPR/MPR melalui tol," tambah Robby.
Informasi terkini untuk rasa pecah, sejumlah pendomo dibubarkan oleh aparat kepolisian.
Sebagai informasi, di media sosial X warganet menyerukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI menyikapi meroketnya tunjangan anggota DPR RI yang bernilai lebih dari Rp100 juta.
Demo itu rencananya digelar 25 Agustus 2025 dengan dasar adanya kekecewaan publik terhadap DPR RI hingga dorongan untuk membubarkan DPR RI.
Diketahui, total pendapatan anggota DPR RI periode 2024–2029 digadang-gadang akan mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.
Namun, bukan gaji pokok yang naik melainkan berbagai tunjangan yang melonjak tajam, mulai dari beras, telur, bensin, hingga tunjangan rumah yang kini mencapai Rp50 juta per bulan.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengakui bahwa kenaikan pendapatan anggota dewan berasal dari penyesuaian sejumlah tunjangan.
“Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp7 juta yang tadinya kemarin sekitar Rp4–5 juta sebulan,” ujar Adies kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8).
Adies bahkan berkelakar bahwa kenaikan ini mungkin karena Menteri Keuangan Sri Mulyani “kasihan dengan kawan-kawan DPR.”
Ia menyebut bahwa selama 15 tahun terakhir, gaji pokok anggota DPR tidak pernah naik.
"Jadi, yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik. Mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR. Jadi dinaikkan dan ini juga kami ucapkan terima kasih,” katanya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.