Program Makan Bergizi Gratis
Ruko di Jakarta Utara Digeledah Polisi, Ditemukan Barang Impor Diduga Ilegal Buat MBG
Ruko tersebut diduga melakukan perdagangan ilegal dengan menggunakan label SNI palsu
“Kami mendukung penuh penegakan hukum terhadap pemalsuan peralatan makan MBG,” ujarnya.
Apmaki sejak awal berkomitmen menyediakan sarana makan yang higienis, aman, sesuai standar halal, dan mendukung kelancaran program MBG.
“Dukungan kami mencakup penyediaan nampan atau food tray dan perlengkapan makan lain yang aman untuk kesehatan, sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan bersertifikasi halal,” tambah Robert Susanto.
Baca juga: Penjelasan BGN terkait Paket MBG Dibagikan dalam Bungkus Plastik Bukan Food Tray
Robert menyebut, produsen dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG. Kapasitas produksi industri nasional saat ini mencapai sekitar 10 juta unit per bulan atau 100 juta unit per tahun. Angka ini dinilai cukup untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus menjamin kehalalan dan kualitas produk.
“Dengan kapasitas tersebut, produsen dalam negeri siap mengambil alih sebagian besar pasokan dari luar negeri. Kami pastikan semua produk sesuai rekomendasi MUI, SNI, dan kebutuhan BGN,” tegas Robert Susanto.
Penulis: Gerald Leonardo Agustino
Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Polisi Gerebek Ruko di Ancol Jakut yang Diduga Simpan Alat Dapur Ilegal Buat Program MBG
																	
					Sumber: TribunJakarta					
							
					Program Makan Bergizi Gratis
| SPPG Polri Jadi Dapur Percontohan Program MBG, Wakapolri Dorong Menu Lokal Bergizi | 
|---|
| Ini Kalimat Wakil Bupati Pidie Jaya Sebelum Tampar Dua Kali Kepala SPPG | 
|---|
| Wakil Bupati Pidie Jaya Dilaporkan ke Polisi Karena Tinju Kepala SPPG, Ini Pengakuan Korban | 
|---|
| Sosok dan Rekam Jejak Hasan Basri, Wakil Bupati Pidie Jaya yang Tampar Kepala SPPG | 
|---|
| Kronologi Dugaan Pemukulan Relawan SPPG oleh Wabup Pidie Jaya Versi BGN | 
|---|
							
							
							
			
				
			
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.