Akses Pendidikan Dipermudah: Pemprov DKI Tebus Ijazah Siswa yang Tertahan

TRIBUNNEWS.COM - Di balik gegap gempita Ibu Kota, masih ada cerita tersembunyi, yaitu banyak lulusan sekolah yang belum punya ijazah karena tunggakan administrasi. Bagi sebagian siswa, ijazah bukan sekadar kertas formalitas, melainkan tiket untuk melanjutkan pendidikan, mencari kerja, dan mewujudkan cita-cita. 

Melihat kondisi ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Bazis DKI menghadirkan program Pemutihan Ijazah sebagai solusi nyata untuk ribuan lulusan yang tertahan masa depannya. 

Ijazah yang Tertahan karena Kendala Ekonomi

Salah satu penerima manfaat program ini adalah Bilal Priadi, lulusan dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang ijazah SMP-nya sempat tertahan di sekolah karena tunggakan administrasi. 

Berkat bantuan dari Pemprov DKI Jakarta dan BAZNAS Bazis DKI, Bilal akhirnya bisa memiliki ijazah tersebut. Ini menjadi sebuah langkah penting agar ia bisa mulai bersiap meraih cita-citanya sebagai seorang tentara. 

Bilal bukan satu-satunya. Dalam beberapa kesempatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa masih ada siswa yang harus menunggu hingga tiga sampai lima tahun untuk mengambil ijazahnya karena belum melunasi biaya sekolah. Kondisi ini sangat nyata di Jakarta, kota dengan kesenjangan ekonomi yang masih besar. 

Menurut data BPS, pada Maret 2025 terdapat sekitar 464,87 ribu penduduk miskin atau sekitar 4,28 persen dari total penduduk DKI. Angka tersebut menggambarkan bahwa tidak semua keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasar, termasuk biaya administrasi sekolah anak-anaknya.

Baca juga:  Antisipasi Puncak Hujan 2025–2026, Pemprov DKI Bangun Rumah Pompa hingga Tanggul Pesisir

Program Pemutihan Ijazah sebagai Solusi Nyata 

Staff Khusus Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau yang akrab disapa Chico, menegaskan program ini merupakan bentuk kepedulian Pemprov DKI Jakarta terhadap masa depan anak-anak Jakarta. 

“Ijazah adalah hak setiap lulusan dan merupakan pintu pertama menuju kesempatan kerja maupun pendidikan lanjutan. Melalui program ini, kami ingin memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan peluang hanya karena kendala ekonomi,” ujar Chico. 

Ia menambahkan, program ini sejak awal memang dirancang untuk berkelanjutan. “Rencananya, bantuan tahap kedua akan menyasar sekitar 250 lulusan lainnya dan akan diserahkan paling lambat ada bulan Mei 2025,” jelas Chico. 

Ia menyebutkan, kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan BAZNAS Bazis menjadi fondasi utama dalam mengatasi hambatan pendidikan. Prinsipnya jelas: seluruh warga Jakarta berhak mendapatkan peluang pendidikan yang setara. 

Gubernur Pramono juga pernah menegaskan hal serupa. Baginya, ijazah tidak boleh menjadi barang yang tertahan hanya karena faktor ekonomi.

“Pemerintah harus hadir dalam menangani masalah tersebut agar para siswa dapat segera mendapatkan ijazah yang sangat dibutuhkan bagi masa depan mereka. Saya mengapresiasi Baznas Bazis yang telah membantu bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta,” ujarnya. 

Pramono menyatakan, Pemutihan Ijazah menjadi salah satu quick wins di 100 hari pertamanya menjabat, sebagai langkah memperkuat pemerataan akses pendidikan di Jakarta.

Perkembangan Program: Sudah Masuk Tahap Keempat 

Program ini dimulai pada April 2025. Pada tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta membantu 117 lulusan menebus ijazah dengan total bantuan sekitar Rp596 juta. 

Tahap kedua dilakukan bertepatan dengan peringatan Hardiknas 2025, dengan 371 ijazah yang langsung diserahkan, menambah total penerima manfaat menjadi 488 siswa dan nilai bantuan mencapai Rp1,69 miliar. 

Program berlanjut ke tahap ketiga yang mencakup 827 lulusan, sebelum akhirnya mencapai puncak terbesar di tahap keempat pada 3 Oktober 2025, ketika 1.238 lulusan menerima ijazah mereka kembali dengan nilai bantuan sekitar Rp4,1 miliar. Tahap keempat, total 3.297 lulusan Jakarta kini sudah mendapatkan kembali hak mereka atas ijazah dengan bantuan kumulatif mencapai lebih dari Rp12 miliar. 

Program ini membuktikan ketika pemerintah hadir, hambatan administratif yang selama ini dianggap “biasa saja” bisa menjadi jembatan bagi masa depan ribuan anak. 

Dampak dan Arah Kebijakan Ke Depan

Dampak program ini mulai terasa secara langsung. Banyak lulusan yang sebelumnya tidak bisa mendaftar pekerjaan kini bisa melamar secara resmi. Ada yang diterima kerja, ada yang kembali merencanakan pendidikan, dan ada pula yang memanfaatkan ijazahnya untuk ikut pelatihan vokasi yang sebelumnya mustahil mereka akses. 

Di sisi lain, orang tua yang selama bertahun-tahun menanggung beban psikologis akibat ijazah anaknya yang tertahan kini bisa bernapas lebih lega. Program ini tidak hanya menyelesaikan masalah administratif, tetapi juga mengembalikan harapan—baik untuk anak maupun keluarganya. 

Pemprov DKI menegaskan program ini akan terus diperluas. Gubernur Pramono menargetkan pada 2025, Pemutihan Ijazah dapat menjangkau hingga 6.652 lulusan. Bagi Pemprov, agenda ini bukan sekadar membebaskan ijazah, tetapi memastikan bahwa tidak ada anak Jakarta yang kehilangan kesempatan pendidikan akibat hambatan ekonomi.

Baca juga:  Perluas Akses Air Bersih, Pemprov DKI Genjot Pembangunan Instalasi Pengolahan Air