Genjot Investasi, Anggota Komisi VI DPR Dorong Koordinasi yang Baik Antar Kementerian

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna menggenjot sektor investasi tumbuh positif, pemerintah fokus menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi yang berpijak pada sektor energi dan industri hijau.

Berbagai langkah dan terobosan kebijakan pun kian gencar dilakukan pemerintah. Mulai dari pemberian insentif hingga mempermudah perizinan investasi bagi para investor.

Teranyar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam sebuah forum diskusi di Davos Swiss, Rabu (19/1/2023) bahkan menjanjikan proses percepatan perizinan bagi para investor.

Baca juga: Genjot Kinerja Ekonomi Nasional, Erick Thohir: Kita Harus Dorong Hilirisasi, Buka Lapangan Kerja

"Kami mengundang investor datang membawa teknologi, modal dan sebagian pasar. Masalah perizinan, kami yang bereskan," ucap Bahlil.

Diketahui, hilirisasi yang tengah digagas pemerintah tak hanya terfokus pada nikel tapi ada 8 sektor prioritas yang diusung pemerintah terkait kebijakan hilirisasi.

Yaitu mineral, batubara, minyak bumi, gas alam, perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan. Serta 21 komoditas. Jika diakumulasi, proyeksi nilai investasi tersebut hingga tahun 2035 mencapai 5.453 miliar dollar AS.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto merespons hal tersebut. Ia mengatakan, kebijakan hilirisasi harus dibarengi dengan upaya pembenahan mental dan kultur para pemangku kebijakannya terlebih dahulu.

Tanpanya, lanjut dia, keinginan pemerintah menciptakan iklim investasi yang inklusif dan menjadikan Indonesia mandiri dalam mengelola sektor prioritas hanya angan-angan belaka.

Selain itu, Darmadi juga menekankan, sinergisitas antar stakeholder lainnya perlu dibangun karena selama ini antar pemangku kebijakan terkesan saling menonjolkan ego sektoralnya.

"Izin beres jika koordinasi dengan kementerian lain berjalan dengan baik. Selama ini koordinasi masih lemah," kata Darmadi kepada wartawan, Minggu (22/1/2023).

Baca juga: Pemerintah Kejar Target Hilirisasi Investasi 545,3 Miliar Dolar AS, Bahlil: Syarat Jadi Negara Maju

Darmadi juga mengingatkan agar Menteri Investasi/Kepala BKPM tidak gegabah memberikan harapan kepada para investor tanpa terlebih dahulu melakukan konsolidasi ke dalam.

"Hati-hati menjanjikan sesuatu. Bereskan dulu koordinasi," tegasnya.

Pria yang juga merupakan Bendahara Megawati Institute itu juga mempertanyakan, nilai tambah kebijakan hilirisasi yang digadang-gadang bakal mendatangkan manfaat besar bagi bangsa dan negara ini.

"Apa jaminan dan kepastiannya. Jangan sampai rakyat di negeri ini hanya jadi penonton dan kebagian getahnya saja dibalik gegap gempitanya kebijakan hilirisasi ini," ujar Politikus PDIP itu.