Mahfud MD Bicara Hasil Penelitian Lemhannas Soal Pembangunan di Papua: Masih Ada yang Ingin Merdeka

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan sejumlah hasil studi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Studi tersebut merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Lemhannas.

Mahfud awalnya menjelaskan, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) kerap berteriak agar dibangun kesejahteraan, ekonomi, sekolah dan sebagainya, baru Papua akan aman.

Hal tersebut disampaikannya saat pengarahan pada Rapat Koordinasi Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan untuk Menyukseskan Pemilu 2024 di Kuningan Jakarta pada Senin (29/5/2023).

Baca juga: Benny K Harman Kritik Mahfud MD, Dinilai Kriminalisasi Denny Indrayana, Sebut Corong Rezim Otoriter

"Presiden mencatat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 anggaran yang digelontorkan ke Papua itu berjumlah Rp 1.000,07 triliun. Saya peroleh angka ini dari Presiden ketika kami bersama Polri dan KPK ingin menangkap Lukas Enembe," kata Mahfud.

"Ketika dia ditangkap kan, kita bicara temuan PPATK itu banyak korupsinya banyak pencucian uang. Mereka membantah mana? Anggaran Papua cuma sekian, lalu Presiden mengirim ini," sambung dia.

Menurut Mahfud, anggaran sebesar itu sudah sangat maju.

Selain itu, saat ini sudah ada kebijakan afirmatif.

Prasarana dan sarana baik pendidikan maupun keagamaan di Papua juga sudah bagus.

Meskipun banyak korupsi yang terjadi, namun kemajuannya dari waktu ke waktu tercatat bagus.

"Presiden bertanya, kenapa kalau bagus kok orang ribut suruh bangun ini bangun itu?" kata Mahfud.

Baca juga: Ceritakan Pengalamannya, Mahfud MD Sebut Internal MK Tak Boleh Bicarakan Perkara dengan Orang Luar

"Nah, salah satu hasil penelitian dari Lemhannas karena Papua itu diberi apapun dan semaju apapun masih memiliki orang-orang yang di hatinya ingin memperjuangkan kemerdekaan," sambung dia.

Mahfud mengatakan mereka lah yang harus dihadapi oleh pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah bersama TNI, Polri, dan BIN terus mendiskusikannya.

"Nah ini yang harus kita hadapi saudara. Masih ada orang yang seperti ini. Nah itu yang sering kami diskusikan bersama Panglima, Kapolri, BIN dan sebagainya. Dan Lemhannas juga sudah beberapa kali presentasi tentang ini," kata Mahfud.