Komisi I DPR Nilai Evaluasi Jokowi atas Penempatan Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Wajib Dilakukan

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Dave Akbarshah Laksono menanggapi soal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengevaluasi penempatan Perwira TNI aktif menduduki jabatan sipil.

Evaluasi itu dilakukan imbas dari kasus dugaan korupsi di Badan SAR Nasional (Basarnas).

Dave menilai, evaluasi yang akan dilakukan Jokowi itu karena Presiden melihat adanya kendala dalam tubuh TNI.

"Presiden melihat ada kendala hingga terjadi situasi ini, maka dari itu ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki," kata Dave kepada Tribunnewscom, Senin (31/7/2023).

Dengan begitu, Dave menilai bahwa memang sudah seharusnya Presiden Jokowi melakukan evaluasi.

Hal itu penting kata dia, guna memperbaiki sistem penempatan di tubuh TNI dalam menempati jabatan sipil.

"Maka wajib untuk melakukan evaluasi demi menyempurnakan sistem," tukas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan melakukan evaluasi menyusul terjadinya korupsi di tubuh Basarnas yang melibatkan dua prajurit aktif. Termasuk evaluasi mengenai perwira aktif yang menduduki jabatan sipil seperti yang terjadi di Basarnas.

"Semuanya akan dievaluasi. Tidak hanya masalah itu (Perwira TNI duduk jabatan sipil), semuanya," kata Presiden Jokowi di Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Evaluasi dilakukan agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Presiden Jokowi tidak ingin terjadi penyelewengan di instansi strategis seperti Basarnas.

Baca juga: Jokowi soal Polemik OTT Basarnas: Masalah Koordinasi

"Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi," katanya.