Komisi X DPR Menolak Usul Menkeu Ingin Tinjau Mandatory Spending 20 Persen Dana Pendidikan
Langkah ini dinilai akan kian menurunkan besaran mandatory spending APBN untuk layanan penyelenggaraan pendidikan di tanah air.
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
Politisi PKB ini mengakui jika saat ini pengelolaan anggaran pendidikan 20% dari APBN belum optimal terutama dalam proses distribusi sehingga mempengaruhi kualitas layanan pendidikan di Indonesia.
Oleh karena upaya perbaikan harusnya diarahkan pada pembenahan distribusi anggaran bukan pada reformulasi skema besaran anggaran pendidikan.
“Jadi kalau mau fair perbaikannya bukan pada utak-atik besaran anggaran dari APBN tetapi pada mekanisme distribusinya sehingga anggaran pendidikan benar-benar untuk fungsi pendidikan bukan untuk kepentingan atau program lain yang disamarkan seolah-olah untuk fungsi pendidikan,” pungkasnya.
Baca Juga
| DPR Dukung Penuh Menkeu Purbaya Bersih-bersih Mafia Baju Bekas Impor Ilegal: Tidak Ada Alasan Lain |
|
|---|
| Purbaya vs Hasan Nasbi, Menkeu: Saya Koboi Itu Perintah Presiden, Saya Nggak Berani Gerak Sendiri |
|
|---|
| Purbaya Balas Hasan Nasbi soal Gaya Komunikasi Disebut Nyetrum: Saya Kembalikan Kepercayaan Rakyat |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Pamer Hasil Survei Usai Dikritik Hasan Nasbi: Semua Baik, Kecuali di Mata Orang Itu |
|
|---|
| Sikat Mafia Pakaian Bekas Impor, Purbaya: Siapa yang Menolak Saya Tangkap Duluan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.