Beri Dukungan Sidang Praperadilan Tom Lembong, Sang Istri Franciska Wihardja Hadir di PN Jaksel

Oleh karena itu kata Rony, selanjutnya termohon memohon kepada Yang Mulia pada perkara peradilan ini untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara peradilan ini dengan Amar putusan sebagai berikut. 

"Dalam eksepsi menerima eksepsi dari termohon untuk seluruhnya," jelas Rony. 

Dua lanjutnya menyatakan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan praperadilan Nomor 113 2024 karena cacat formil. Serta tidak merupakan objek kewenangan praperadilan

"Tiga menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," tegasnya 

Kemudian dalam pokok permohonan, Rony meminta majelis hakim menerima dan mengabulkan jawaban termohon untuk seluruhnya. 

"Dua menyatakan permohonan praperadilan nomor 113 2024 tidak beralasan hukum. Tiga menolak permohonan praperadilan dari pemohon untuk seluruhnya," kata Rony. 

"Empat membebankan biaya perkara kepada pemohon. Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya," tegasnya. 

Untuk diketahui, Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Ditetapkan sebagai salah satu tersangka impor gula oleh Kejagung. 

Selain itu, Kejagung juga sudah menetapkan eks Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) inisial CS dalam perkara yang diduga merugikan negara sebesar Rp400 miliar.

"Kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan kurang lebih Rp 400 miliar," ucap Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024) malam.

Dijelaskan Abdul Qohar, Tom Lembong diduga memberikan izin kepada PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton pada 2015.

Padahal, saat itu Indonesia sedang surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor.

"Akan tetapi di tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, menteri perdagangan yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," kata Qohar.

Selain itu, Qohar menyatakan, impor gula yang dilakukan PT AP tidak melalui rapat koordinasi (rakor) dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian guna mengetahui kebutuhan riil.

Tak hanya itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula seharusnya hanya BUMN.