Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Pelibatan Dewan Pertahanan Nasional dalam Mengurus Sawit
Ketua DPN Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan DPN dapat mengambil peran dalam urusan penertiban kawasan hutan. Ini respons Koalisi Masyarakat Sipil.
Penulis:
Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor:
Malvyandie Haryadi
lihat foto
Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
KOALISI MASYARAKAT SIPIL - Ketua Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sekaligus Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2024). Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Kemananan, Ardi Manto Adiputra, mengkritik Sjafrie yang menyatakan DPN dapat mengambil peran dalam urusan penertiban kawasan hutan, khususnya pelanggaran hukum oleh pengusaha kelapa sawit.
“Peran militer di Rempang Eco-City dan proyek food estate bertentangan dengan fungsi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan sekaligus menjadi indikasi kembalinya dwifungsi ABRI,” kata dia.
Ardi berpadangan keterlibatan militer dalam ranah sipil seharusnya dihindari. Sebab, keterlibatan militer di ranah non-pertahanan hanya akan menghidupkan kembali militerisme dan otoritarianisme dalam politik.
“Pada titik ini, keterlibatan DPN yang terlalu jauh mengurusi urusan sipil, sebagaimana pernyataan Menhan, sudah semestinya dikoreksi dan pelaksanaannya harus dihentikan. Hal ini penting untuk menyelamatkan Reformasi 1998,” tandasnya.
Rekomendasi untuk Anda
Baca Juga
| Sosok Liana Saputri, Anak Sulung Pengusaha Haji Isam yang Viral usai Akuisisi Saham KFC |
|
|---|
| Rekam Jejak Martua Sitorus, Pemilik Wilmar Group yang Disorot dalam Kasus Korupsi Ekspor CPO |
|
|---|
| Didesak Minta Maaf soal Pemerkosaan Massal 1998, Fadli Zon: Silakan Saja Beda Pendapat |
|
|---|
| Soal Tewasnya Abral Wandikbo: Koalisi Sipil Sebut Bantu Aparat, TNI Ungkap Korban adalah Anggota OPM |
|
|---|
| TNI Cetak Sejarah Rekrut 24.000 Tamtama untuk Batalyon Urusan Sipil, Kadispenad: Fungsi Tempur Jalan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.