Revisi KUHAP, Adies Kadir Ungkap Pentingnya Adaptasi Hukum Acara di Era Modern
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah resmi disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI melalui rapat paripurna DPR RI ke-13.
|
Editor:
Glery Lazuardi
lihat foto
FOTO Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir untuk Tribun
ADIES KADIR Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah resmi disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI melalui rapat paripurna DPR RI ke-13, Selasa (18/02/2025). Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan, revisi KUHAP memang sangat urgen untuk dilakukan di tengah dinamika perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat.
9. Reformasi penyidikan Polri sebaiknya dilakukan melalui peningkatan SDM dan pengawasan independen.
10. Pasal-pasal yang berpotensi melemahkan independensi penyidikan Polri perlu direvisi.
11. Pembaharuan KUHAP harus menciptakan keseimbangan dalam penyelesaian tindak pidana, termasuk melalui mekanisme keadilan restoratif.
Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv berjudul Wakil Ketua DPR Sebut KUHAP Mendesak untuk Direvisi, Ini Alasannya
Artikel ini sudah tayang di TribunTimur.com dengan judul 11 Rekomendasi Workshop RUU KUHAP Unhas: Jaksa Tidak Mengintervensi Kewenangan Penyidikan Polri
Halaman 3 dari 3
Baca Juga
| Komisi III DPR Nilai RUU Perampasan Aset Harus Diselaraskan dengan KUHAP |
|
|---|
| RUU Perampasan Aset dan KUHAP Bakal Digarap Paralel, Komisi III DPR: Demi Cegah Abuse of Power |
|
|---|
| Adies Kadir Dilaporkan ke MKD Terkait Pernyataan Soal Tunjangan Rumah Rp50 Juta Masih Nombok |
|
|---|
| Pengamat Hukum Soroti Penonaktifan Anggota DPR: Membodohi Rakyat, Langsung Pecat Saja |
|
|---|
| Bahlil Pastikan Gaji dan Fasilitas Adies Kadir Otomatis Disetop Usai Dinonaktifkan dari Anggota DPR |
|
|---|
![[FULL] Ramai-ramai Kepala Daerah Protes Kebijakan Menkeu Purbaya, Pakar Ingatkan Harus Hati-hati](https://img.youtube.com/vi/rOG5ZzAPO5Y/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.