Revisi KUHAP, Adies Kadir Ungkap Pentingnya Adaptasi Hukum Acara di Era Modern
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah resmi disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI melalui rapat paripurna DPR RI ke-13.
|
Editor:
Glery Lazuardi
lihat foto
FOTO Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir untuk Tribun
ADIES KADIR Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah resmi disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI melalui rapat paripurna DPR RI ke-13, Selasa (18/02/2025). Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan, revisi KUHAP memang sangat urgen untuk dilakukan di tengah dinamika perkembangan zaman dan teknologi yang begitu cepat.
9. Reformasi penyidikan Polri sebaiknya dilakukan melalui peningkatan SDM dan pengawasan independen.
10. Pasal-pasal yang berpotensi melemahkan independensi penyidikan Polri perlu direvisi.
11. Pembaharuan KUHAP harus menciptakan keseimbangan dalam penyelesaian tindak pidana, termasuk melalui mekanisme keadilan restoratif.
Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv berjudul Wakil Ketua DPR Sebut KUHAP Mendesak untuk Direvisi, Ini Alasannya
Artikel ini sudah tayang di TribunTimur.com dengan judul 11 Rekomendasi Workshop RUU KUHAP Unhas: Jaksa Tidak Mengintervensi Kewenangan Penyidikan Polri
Berita Terkait
Baca Juga
| Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Pesimistis RKUHAP Bisa Disahkan dalam Waktu Dekat, Kenapa? |
|
|---|
| Respons DPR Soal KPK Kritik Aturan Praperadilan di RKUHAP Hambat Penanganan Perkara Korupsi |
|
|---|
| Komisi III Jawab KPK Soal Izin Penyitaan dari Pengadilan dalam RKUHAP: Demi Negara Hukum yang Tertib |
|
|---|
| Komisi III DPR Pastikan Terbuka Jika KPK Ingin Bahas RKUHAP |
|
|---|
| Dasco Minta Komisi III DPR Segera Bahas RUU KUHAP dengan KPK |
|
|---|
![[FULL] Kode-kode Prabowo sebelum Wamenaker Dicokok KPK, Pakar: Presiden Harus Ganti Preman Politik](https://img.youtube.com/vi/GbrIY_anlZg/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.