TAG
Revisi KUHAP
Berita
-
Wamenkum: RUU KUHAP Akan Dibahas di Masa Sidang Ini, Kita Menunggu Jadwal dari DPR
Eddy mengatakan, rencananya RUU KUHAP akan dibahas antara pemerintah bersama DPR dalam masa persidangan I tahun sidang 2025 - 2026.
-
KPK Beri 17 Catatan Kritis Soal RUU KUHAP, Wamenkum: Tidak Akan Ganggu Pemberantasan Korupsi
Pemerintah dan DPR sebelumnya juga telah merampungkan pembahasan mengenai Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU KUHAP.
-
Revisi KUHAP Memantik Kekhawatiran Terhadap Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Aparat
Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memantik kekhawatiran serius terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
-
Soal Revisi KUHAP, Habiburokhman: Apapun Pilihan Pak Prabowo, Kita akan Ikut
Habiburokhman menyadari bahwa Presiden Prabowo memiliki banyak pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak terkait Revisi KUHAP.
-
Soal Target Penyelesaian Revisi KUHAP, Ketua Komisi III DPR: Masih Gaib
Habiburokhman menjelaskan bahwa pembahasan Revisi KUHAP sebenarnya bisa rampung dalam dua hingga tiga kali masa sidang.
-
Habiburokhman Tak akan Kecewa Jika RKUHAP Gagal Disahkan: Di Politik Itu Bukan Soal Baper-baperan
Habiburokhman menegaskan bahwa DPR telah berupaya keras untuk menyiapkan KUHAP baru dan mencari solusi hukum yang relevan.
-
Teringat Pemeriksaan Jokowi, Hotman Paris Dorong Advokat Aktif di KUHAP
Hotman Paris angkat suara soal posisi pengacara Jokowi saat BAP ijazah palsu. KUHAP harus ubah peran pengacara jadi lebih bermartabat?
-
KontraS Soroti Revisi KUHAP: Dorong Atur Mekanisme Pengujian Penyadapan hingga Penahanan
Revisi KUHAP tak masalah adanya kewenangan menyadap, menangkap dan menahan dari penegak hukum tapi harus jelas cara mengujinya sah atau tidak.
-
Hinca Panjaitan Tantang KPK Datang ke DPR Bahas Revisi KUHAP: Jangan Debat yang tak Ada Substansinya
Hinca Panjaitan menanggapi kritik terhadap RUU KUHAP yang disebut tidak sinkron dengan kewenangan lembaga antirasuah tersebut.
-
Ketua Komisi III Protes Situs DPR Tak Bisa Diakses, Singgung Pentingnya Transparansi Revisi KUHAP
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melancarkan protes terkait situs resmi DPR, yaitu dpr.go.id, yang sempat tidak bisa diakses
-
Ketua Komisi III DPR Klaim Draf RUU KUHAP Sudah Bisa Diakses Publik
Habiburokhman membantah kalau draf RUU KUHAP pernah hilang dan tidak bisa diakses masyarakat.
-
RUU KUHAP Dikebut, Habiburokhman Tolak Temui Pendemo di Gerbang DPR
Alih-alih masuk, para pendemo menuntut agar para anggota dewan yang mereka nilai terburu-buru mengesahkan RUU KUHAP, justru keluar
-
Usulan Revisi KUHAP: Anggota TNI Pelaku Kekerasan Seksual Diadili di Peradilan Umum
Vonis ringan bagi pelaku kekerasan seksual dari unsur TNI jadi sorotan. LBH APIK desak revisi KUHAP agar pelaku diadili di peradilan umum
-
Tantang Debat DPR dan Pemerintah, Warga Sipil Gelar Aksi Tolak Revisi KUHAP
Arif mengatakan pihaknya sempat diajak RDPU dengan Komisi III, tetapi menolak lantaran pihaknya yang lebih dulu mengajak.
-
Kenapa Tahanan Korupsi Hobi Pakai Masker? KPK Lempar ke DPR
Wajah para tersangka korupsi mereka kerap tertutup masker medis, bahkan ada yang menutupinya dengan map dokumen
-
Revisi KUHAP: Hak Tersangka Dipulihkan Maksimal 3 Hari Usai Menang Praperadilan
RUU KUHAP disepakati: jika tersangka menang praperadilan, seluruh haknya wajib dipulihkan paling lambat tiga hari. Langkah ini jadi terobosan penting
-
Pemerintah Serahkan Daftar Inventarisasi Masalah Revisi KUHAP ke DPR
Penyerahan dokumen dilakukan secara simbolis oleh Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, kepada pimpinan Komisi III DPR.
-
Pimpinan KPK Usul Revisi KUHAP Atur Waktu Penyidikan dan Pemeriksaan Persidangan
Tenggang waktu penyidikan dan pemeriksaan persidangan perlu diatur supaya dapat memberikan kepastian hukum untuk para pencari keadilan.
-
Revisi KUHAP: KPK Usulkan Penyidik Wajib Lulusan S1 Hukum, Ini Alasannya
KPK usulkan revisi KUHAP wajibkan penyidik lulusan S1 hukum dan hapus penyidik pembantu untuk kepastian hukum di 2026.
-
Pimpinan DPR RI Bakal Beri Izin Komisi III Bahas Revisi KUHAP di Masa Reses: Supaya Dikebut
Pimpinan DPR bakal berikan izin ke Komisi III dan Komisi terkait untuk bahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di masa reses.