Komisi III DPR Panggil Jampidsus Dalami Perkara Korupsi Pertamina, Lembong hingga Kasus Harvey Moeis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, mengungkap pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, Rabu (5/3/2025).

Rapat tersebut digelar secara tertutup lantaran membahas beberapa perkara korupsi yang menyita perhatian publik.

Baca juga: Warga Kendari Keluhkan Motor Mogok setelah Isi Bensin di SPBU, Ini Respons Pertamina dan DPRD

Sahroni membocorkan sedikit perihal persoalan yang dibahas dalam rapat tersebut, salah satunya perkara korupsi di PT Pertamina Patra Niaga.

"Oh ini (kasus) Pertamina (yang dibahas). Baru dia (Jampidsus) paparan," kata Sahroni saat ditemui awak media di sela RDP Komisi III dengan Jampidsus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kata Sahroni, pembahasan yang berkaitan dengan kasus di PT Pertamina yakni fokus pada update penegakan hukum yang sedang dilakukan.

"Pertamina, tadi sih bukan, dia menyampaikan saja bahwa update terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan," kata dia.

Tak hanya persoalan kasus PT Pertamina, rapat tersebut kata Bendahara Umum DPP Partai NasDem itu, turut membahas perkara korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong dan beberapa pihak.

Selanjutnya, rapat tersebut juga membahas terkait dengan perkara korupsi Timah dengan tersangka Harvey Moeis, Helena Lim dan puluhan pihak lain.

Baca juga: Pertamina Tegaskan Operasional Tetap Berjalan Lancar Tanpa Ada Gangguan Meski Ada Kasus Korupsi 

"Impor gula, Pertamina, terus timah, ada 4 deh kalau gak salah tadi. Gua lupa," kata dia.

"Belum, belum (dibahas perkara Tom Lembong), cuma dia tadi udah laporan. Cuman kan lagi dibahas dulu nih," sambung Sahroni.

Hanya saja, Sahroni tidak menjabarkan secara detail alasan rapat tersebut digelar secara tertutup.

"Iya memang (tertutup), nanti juga disampaikan sama pimpinan," ujar dia.

Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI (Kejagung). 

Adapun agenda rapat tersebut mendengar penjelasan Jampidsus terkait penanganan perkara-perkara pemberantasan korupsi yang menarik perhatian publik. 

Dalam kesepakatannya, rapat tersebut digelar secara tertutup.

Mulanya Pimpinan Komisi III DPR RI Rano Alfath yang memimpin rapat meminta persetujuan kepada anggota apakah rapat akan digelar tertutup atau terbuka. 

"Hari ini mau lebih dalam, dalam hal banyak perkaran yang memang banyak mencuri perhatian publik dan menonjol dan sekarang menjadi pembicaraan publik yang luar biasa dari penanganan dari Kejagung," kata Rano sebelum jalannya rapat.

"Kita minta persetujuan rapat ini tertutup atau terbuka? Kita liat banyak juga perkara-perkara yang masih dalam proses penyidikan penyelidikan. Kita sepakati dulu per poksi," sambung dia.

Setelah itu, Rano menanyakan satu per satu kepada fraksi-fraksi Komisi III. 

Mayoritas para fraksi mengusulkan agar tertutup. Hanya Fraksi Demokrat dan PAN meminta rapat tetap terbuka namun apabila ada pembahasan khusus baru rapat digelar tertutup.

"Dari Fraksi PAN menginginkan rapat ini terbuka, dan kalau ada hal-hal yang dianggap penting, kemudian dinyatakan tertutup," ujar perwakilan fraksi PAN.

Setelahnya, Rano mengatakan, mayoritas fraksi meminta rapat digelar tertutup. 

Setelah itu, legislator dari Fraksi PKB itu pun memutuskan rapat digelar tertutup.

"Baik, jadi begini aja, ini kan sebagian besar mengharapkan tertutup, kita buat rapat tertutup, kalau ada sesuatu yang emang sifatnya terbuka, bisa kita sampaikan opsi terbuka, tapi hari ini kita bikin agenda rapat tertutup ya," ujar Rano seraya memutuskan rapat digelar tertutup.