Laporan Realisasi APBN Sempat Ditunda, Komisi XI DPR Pertanyakan Transparansi Pemerintah
Harris menyoroti soal laporan realisasi APBN dalam laman resmi Kementerian Keuangan bertagar #APBNKita yang sempat dirilis, tetapi ditarik kembali.
lihat foto
Kementerian Keuangan menunda pelaporan APBN Januari 2025 karena data keuangan negara dinilai belum cukup stabil.
"Kita pertimbangkan untuk kita menunggu sampai data cukup stabil sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN KiTa 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan," jelasnya. Menurut Sri Mulyani, langkah ini dilakukan untuk menghindari salah interpretasi dalam membandingkan kinerja APBN
Sebelumnya, Kementerian Keuangan hampir tidak pernah menunda pelaporan APBN setiap bulan. Namun, berdasarkan catatan, pemerintah pernah menunda rilis kinerja APBN selama satu bulan pada Oktober 2024, tepat setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of
Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
| Rakornas Binwas 2025, Mendagri Tekankan Peran Strategis APIP dalam Pengawasan Daerah |
|
|---|
| Dunia Usaha, Pemerintah dan PBB Berperan Penting Dalam Pembangunan Berkelanjutan |
|
|---|
| Kemenkeu Sebut Bank BJB Ingin Ikutan Dapat Kuncuran Dana Kas Negara |
|
|---|
| Pengamat Apresiasi Penetapan PP 39 Tahun 2025, Prioritaskan Kebutuhan Minerba Dalam Negeri |
|
|---|
| Penambahan Jabatan Wamendagri dan Wamenkes Disebut Tak Miliki Urgensi, Justru Bebani APBN |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.