Laporan Realisasi APBN Sempat Ditunda, Komisi XI DPR Pertanyakan Transparansi Pemerintah
Harris menyoroti soal laporan realisasi APBN dalam laman resmi Kementerian Keuangan bertagar #APBNKita yang sempat dirilis, tetapi ditarik kembali.
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Malvyandie Haryadi
Kementerian Keuangan menunda pelaporan APBN Januari 2025 karena data keuangan negara dinilai belum cukup stabil.
"Kita pertimbangkan untuk kita menunggu sampai data cukup stabil sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN KiTa 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan," jelasnya. Menurut Sri Mulyani, langkah ini dilakukan untuk menghindari salah interpretasi dalam membandingkan kinerja APBN
Sebelumnya, Kementerian Keuangan hampir tidak pernah menunda pelaporan APBN setiap bulan. Namun, berdasarkan catatan, pemerintah pernah menunda rilis kinerja APBN selama satu bulan pada Oktober 2024, tepat setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
Pemerintah Siap Bangun Sekolah Rakyat di Kawasan Transmigrasi, NTT dan Papua Jadi Lokasi Awal |
![]() |
---|
Kelakuan 2 Anggota DPR Terungkap: Dana CSR Rp28 M Dipakai Bangun Restoran, Showroom, dan Beli Mobil |
![]() |
---|
BPS Catat Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen, Fraksi PKB: Harus Diperkuat Sektor Produktif Rakyat |
![]() |
---|
Sri Mulyani Keluarkan Aturan Baru Efisiensi Anggaran, Ini 15 Pos Belanja yang Kena Pangkas |
![]() |
---|
Industri Penerbangan Masih Terpuruk, Maskapai Hadapi Tingginya Biaya Operasional |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.