Jumat, 26 September 2025

Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Minimnya Transparansi dalam Pembahasan RUU TNI oleh DPR

Langkah DPR dan pemerintah tersebut mencerminkan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik

Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur di sela-sela aksi peringatan Hari Hak Asasi Manusia dan Hari-Anti Korupsi, di kawasan Patung Kuda Monas, pada Kamis (7/12/2023). Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, menilai langkah DPR dan pemerintah rapat di hotel mewah untuk membahas UU TNI mencerminkan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi yang berdampak luas terhadap tata kelola pertahanan negara 

Selain itu, Indra menyebut bahwa Fairmont memiliki kerja sama dengan DPR melalui government rate, sehingga biayanya tetap sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.

"Hotel ini memiliki kerja sama government rate dengan DPR, sehingga biayanya terjangkau dan sesuai dengan SBM yang berlaku," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa Panja revisi UU TNI bersifat maraton dan berlangsung hingga dini hari, sehingga membutuhkan lokasi dengan fasilitas istirahat yang memadai.

"Karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgensi tinggi, maka perlu dilakukan di tempat yang menyediakan fasilitas istirahat," ungkap Indra.

Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah saat ini sedang mempercepat pembahasan revisi UU TNI. Revisi tersebut mencakup penambahan usia dinas keprajuritan serta peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan