Revisi UU TNI
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Minimnya Transparansi dalam Pembahasan RUU TNI oleh DPR
Langkah DPR dan pemerintah tersebut mencerminkan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik
Penulis:
Rahmat Fajar Nugraha
Editor:
Eko Sutriyanto
Selain itu, Indra menyebut bahwa Fairmont memiliki kerja sama dengan DPR melalui government rate, sehingga biayanya tetap sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.
"Hotel ini memiliki kerja sama government rate dengan DPR, sehingga biayanya terjangkau dan sesuai dengan SBM yang berlaku," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa Panja revisi UU TNI bersifat maraton dan berlangsung hingga dini hari, sehingga membutuhkan lokasi dengan fasilitas istirahat yang memadai.
"Karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgensi tinggi, maka perlu dilakukan di tempat yang menyediakan fasilitas istirahat," ungkap Indra.
Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah saat ini sedang mempercepat pembahasan revisi UU TNI. Revisi tersebut mencakup penambahan usia dinas keprajuritan serta peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.
Revisi UU TNI
Ketua MK Tegur DPR Sebab Terlambat Menyampaikan Informasi Ahli dalam Sidang Uji Formil UU TNI |
---|
MK Minta Risalah Rapat DPR saat Bahas RUU TNI, Hakim: Kami Ingin Membaca Apa yang Diperdebatkan |
---|
Cerita Mahasiswa UI Penggugat UU TNI: Dicari Babinsa Hingga Medsos Diserang |
---|
Pakar Tegaskan Mahasiswa hingga Ibu Rumah Tangga Punya Legal Standing untuk Gugat UU TNI |
---|
Bivitri Susanti Soroti Tekanan Terhadap Mahasiswa Pemohon Uji Formil UU TNI: Kemunduruan Demokrasi |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.