5.021 Personel Gabungan Amankan Aksi Tolak Revisi UU TNI di Gedung DPR

TRIBUNNEWS.COM - Polri mengerahkan sebanyak 5.021 personel gabungan untuk mengamankan aksi jelang pengesahan RUU TNI di DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). 

Ribuan personel itu merupakan gabungan dari kepolisian, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait lainnya.

"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari mahasiswa dan beberapa aliansi, kami melibatkan 5.021 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, Kamis (20/3/2025).

Susatyo mengatakan, pengamanan dilakukan untuk mencegah massa memasuki gedung DPR. 

Menurutnya, dalam pengamanan nanti para personel tidak akan membawa senjata api. 

"Seluruh personel pengamanan tidak diperbolehkan membawa senjata dan tetap menghormati massa aksi yang ingin menyampaikan pendapatnya," ujar Susatyo. 

Susatyo mengaku telah mengingatkan seluruh personel untuk selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi ataupun terprovokasi. 

Oleh karena itu, Susatyo juga mengimbau agar para koordinator lapangan (korlap) dan orator agar tak melakukan orasi yang bersifat provokasi. 

"Lakukan unjuk rasa secara damai, tanpa memaksakan kehendak, tidak bertindak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati serta hargai pengguna jalan yang melintas di sekitar Gedung DPR RI," katanya.

Diketahui, revisi UU TNI dijadwalkan untuk disahkan sebagai Undang-Undang (UU) pada hari ini, Kamis (20/3/2025), melalui rapat paripurna DPR.

Rapat paripurna dikabarkan dimulai pukul 09.30 WIB pagi ini.

Baca juga: Dihadang Mahasiswa saat Demo RUU TNI, Menteri Hukum: Tuntutan Sudah Didengar Pemerintah-DPR

Jelang pengesahan, penolakan masih banyak disuarakan dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. 

Mereka bahkan memilih bertahan di halaman pintu masuk gedung DPR RI hingga Kamis pagi. 

Para massa aksi itu berkumpul sejak Kamis dini hari. 

Mereka mendirikan tiga buah tenda untuk beristirahat.