Koalisi Masyarakat Sipil Bakal Ajukan Uji Materi UU TNI ke Mahkamah Konstitusi

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Bertajuk "Menyikapi Kekerasan Aparat Terhadap Aksi Tolak Revisi UU TNI di Berbagai Kota" yang disiarkan di kanal Youtube YAPPIKA-ActionAid pada Rabu (26/3/2025).

"Misalnya kita bisa melihat banyak sekali video teman-teman yang melakukan protes pada proses pembahasan RUU TNI, kemudian diberi narasi, bahwa orang atau kelompok yang menolak RUU TNI adalah sebagai antek asing yang menginginkan disintegrasi bangsa, kurang lebih seperti itu. Jadi narasi-narasi yang ditujukan kepada krang atau kelompok penolak RUU TNI," ujar Nenden.

Ia juga melihat konten-konten tersebut cukup masif disebarkan di beberapa akun media sosisal.

Setidaknya, kata dia, ada indikasi 14 akun resmi TNI terlibat dalam penyebaran narasi tersebut. 

"Akun-akun tersebut berasal dari berbagai tingkatan institusi mulai dari Mabes TNI, Kodam, Kodim, hingga Koramil. Dan yang paling mencolok perhatian waktu itu di awal-awal adalah akun media sosial Babinkum TNI dan Kodam IX Udayana," ungkap dia.

Baca juga: 26 Organisasi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah dan DPR Cabut UU TNI yang Baru Disahkan

"Dan akun-akun tersebut yang kemudian menyebarkan framing dan narasi yang menstigma kelompok penolak RUU TNI ini juga menunjukkan bahwa operasi informasi itu memang terjadi sebagai upaya untuk mendelegitimasi upaya-upaya kritis yang dilakukan teman-teman masyarakat sipil," lanjutnya.

Ia menduga operasi informasi tersebut akan terus berlangsung.

Nenden berharap pemerintah bisa menangani kasus-kasus serangan digital yang juga terjadi.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pada akun Instagram resmi Babinkum TNI terdapat sebuah video yang diunggah pada 18 Maret 2025.

Video tersebut menunjukkan peristiwa saat masyarakat sipil melakukan protes dalam rapat konsinyering DPR dan pemerintah di Hotel Fairmont Jakarta pada 18 Maret 2025.

Dalam video tersebut dinarasikan Indonesia dalam bahaya karena antek asing sedang bergerak.

Terdapat narasi dalam video tersebut yang menuding kelompok masyarakat sipil tersebut bertahun-tahun hidup dari iang asing.

Dinarasikan juga bahwa kelompok masyarakat sipil dalam video tersebut membela kepentingan asing dan tidak mau TNI kuat.

Dalam video juga terdapat narasi kelompok masyarakat sipil tersebut tidak mau negara Indonesia berdaulat dan takut bila rakyat dan TNI bersatu.

Narasi di video itu juga menyebutkan bahwa revisi UU TNI bukanlah kembalinya dwifungsi ABRI ala Orde Baru.

Dinarasikan juga bahwa hal itu adalah sebuah framing jahat dan sesat dari antek-antek asing.

Video tersebut masih dapat dilihat pada Rabu (26/3/2025) pukul 18.58 WIB saat berita dibuat. (*)