Hasto Kristiyanto dan Kasusnya
Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto Nilai Jawaban KPK Tidak Logis, Maqdir Ismail: Dakwaan yang Salah
Maqdir juga menyinggung jaksa KPK menyatakan hakim tidak punya kewajiban untuk mempedomani atau mengikuti perkara-perkara yang sudah diputus
Penulis:
Rahmat Fajar Nugraha
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha
KASUS HASTO - Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail saat di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). Maqdir Ismail menanggapi jawaban KPK atas eksepsi yang telah disampaikan pihaknya di persidangan.
Dimana Hasto meminta fatwa dari MA hingga menyuap Wahyu Setiawan sebesar 57.350 SGD atau setara Rp 600 juta.
Atas perbuatan tersebut, Hasto didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Berita Terkait
Berita Terkait
Hasto Kristiyanto dan Kasusnya
| Dasco Tegaskan Dukungan PDIP untuk Pemerintah Prabowo Tidak Terkait Amnesti Hasto Kristiyanto |
|---|
| Sosok Hasto Kristiyanto, Tersangka Suap Eks Komisioner KPU Diberi Amnesti Oleh Presiden Prabowo |
|---|
| Apa Itu Amnesti yang Didapat Hasto dari Presiden Prabowo? |
|---|
| Soal Banding Terhadap Vonis Hasto Kristiyanto, Ketua KPK: Tunggu Sampai Besok |
|---|
| KPK Ajukan Banding Atas Vonis 3,5 Tahun Penjara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.