Kamis, 28 Agustus 2025

4 Kritik Keras untuk Dedi Mulyadi Buntut Wajib Militer bagi Anak Bermasalah, soal HAM jadi Sorotan

Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai pendidikan militer untuk anak bermasalah, menuai kritik keras.

TribunJabar.id/Dian Herdiansyah
KRITIK UNTUK DEDI MULYADI - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat diwawancarai di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Kamis (10/4/2025). Kebijakan Dedi terkait pendidikan militer untuk anak-anak bermasalah di Jabar, menuai kritik sejumlah pihak. Soal HAM jadi sorotan. 

"Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat," kata Dasco, Rabu.

"Tapi, mungkin hal-hal yang disampaikan Gubernur Jawa Barat mungkin ada hal-hal baru, yang mungkin perlu dikaji lebih dulu secara matang sebelum dilaksanakan," tegas dia.

3. Imparsial Sayangkan Kebijakan Dedi Mulyadi

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyayangkan kebijakan pendidikan militer oleh Dedi Mulyadi.

Ia menilai kebijakan Dedi itu bertentangan dengan prinsip HAM.

Ardi juga menyebut, pihaknya memandang pelibatan TNI untuk menangani siswas bermasalah, justru menyalahi fungsi TNI.

Baca juga: Dedi Mulyadi Wacanakan Vasektomi bagi Penerima Bansos: Berhenti Bikin Anak Kalau Tak Sanggup Nafkahi

"Sebagai pemimpin sipil, sudah sepatutnya Dedi menyadari adanya garis demarkasi antara urusan sipil dan militer," jelas Ardi, Rabu.

"Rencana kebijakan ini menunjukan sikap inferioritas sipil terhadap militer yang dalam tahap tertentu berbahaya bagi kehidupan sipil dan demokrasi," sambungnya.

Lebih lanjut, Ardi mengingatkan, selama enam bulan belakangan, TNI banyak tersanding berita buruk terkait kekerasan.

Imparsial mencatat setidaknya ada lima kasus kekerasan anggota TNI terhadap masyarakat sipil.

Menurut Imparsial, mengakarnya kultur kekerasan di tubuh TNI jelas-jelas menunjukkan kebijakan yang akan diambil oleh Dedi tidak hanya keliru, tetapi berbahaya. 

"Jangan sampai alih-alih perilaku siswa berubah menjadi lebih baik, kebijakan pembinaan oleh TNI justru malah mempertebal budaya kekerasan di kalangan pelajar," tukas Ardi.

4. Amnesty International Singgung HAM

Senada dengan Imparsial, Amnesty International Indonesia juga menyoroti soal HAM terkait kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kebijakan Dedi itu berpotensi melanggar HAM.

Ia juga menilai penanganan anak-anak bermasalah menggunakan cara militer, adalah tidak tepat.

Sebab, kata Usman, militer sering melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik yang tak sesuai untuk anak-anak.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan