Revisi UU TNI

Mahasiswa UIN Surabaya Cabut Gugatan UU TNI di Mahkamah Konstitusi

Tayang: Jumat, 9 Mei 2025 14:30 WIB

Penulis: Mario Christian Sumampow

Editor: Hasanudin Aco

Mahasiswa UIN Surabaya Cabut Gugatan UU TNI di Mahkamah Konstitusi

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

SIDANG UU TNI - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh (kiri) dan Guntur Hamzah (kanan) memimpin sidang pengujian gugatan terkait Undang-undang TNI di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (9/5/2025). Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap 11 perkara perihal Pengujian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Baca Selanjutnya:

Kriminolog Soroti Kebangkitan Sel-sel Terorisme di Poso Usai Penangkapan 8 Terduga Teroris

Perubahan ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Maret 2025 dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 April 2025.

Beberapa perubahan penting yang diatur dalam UU TNI 2025 antara lain perpanjangan usia pensiun perwira tinggi hingga 65 tahun, penambahan tugas TNI dalam menangani ancaman siber, dan penguatan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan.

UU TNI 2025 ini telah menimbulkan kontroversi dan penolakan dari sejumlah pihak.

Banyak pihak yang khawatir dengan meningkatnya kekuasaan TNI dalam sektor sipil, minimnya partisipasi publik dalam pembentukan UU, serta kekhawatiran akan militarisasi politik.

Meskipun demikian, pemerintah dan DPR tetap melanjutkan proses legislasi dengan alasan bahwa revisi ini diperlukan untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.