Senin, 8 September 2025

Kasus Dugaan Korupsi di Kemendikbud

Kondisi Laptop Nadiem di Sekolah Jakarta: Lemot, Cuma Bisa Google Docs, Edit via WA

Bila di Jakarta saja siswa masih harus mengedit file via WhatsApp, bagaimana nasib sekolah di pelosok negeri?

|
Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
KORUPSI LAPTOP CHROMEBOOK - Satu unit laptop berbasis Chrome OS tampak digunakan di SMP Negeri 274, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (17/7/2025). Kejaksaan Agung tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai Rp 9,3 triliun di Kemendikbudristek periode 2019–2022, pada masa Menteri Nadiem Makarim. 

Laporan khusus Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Di ruang Kepala Sekolah SMPN 274 Jakarta Barat, tiga kardus berisi laptop Chromebook bantuan pemerintah masih tertumpuk rapi. Salah satunya akhirnya dibuka, hanya untuk menunjukkan satu kenyataan: perangkat ‘serba online’ itu cuma bisa digunakan untuk Google Docs, lalu hasil ketikannya diedit di laptop lain lewat WhatsApp.

Ruangannya tenang Kamis (17/7/2025) siang itu, hanya terdengar suara kipas angin dan bunyi klik dari tombol laptop yang baru dinyalakan. Seorang guru bersiap mendemonstrasikan cara kerja perangkat yang belakangan ini kerap jadi sorotan.

Guru bernama Aji, mengenakan kemeja batik hitam, duduk di depan salah satu unit yang baru saja dikeluarkan dan dinyalakan. Ia menunjukkan layar login yang meminta akun belajar.id untuk mengakses perangkat.

“Selama ini kami hanya bisa mengetik lewat Google Docs, karena tidak bisa menginstal aplikasi lain. Itu kadang menyulitkan,” ujar Aji kepada Tribunnews.

Setelah berhasil masuk, Aji mempraktikkan penggunaan perangkat. Semua aktivitas, kata dia, hanya bisa dilakukan melalui browser Chrome. Itu artinya, pengetikan hanya bisa dilakukan lewat Google Docs, bukan aplikasi Word seperti yang umum digunakan para guru dan siswa.

“Contohnya, kita kan familiar pakai Word. Sedangkan di sini adanya Google Docs. Menurut saya, kekurangan Google Docs, kita enggak bisa mengetik serapi seperti di Word,” katanya.

Baca juga: Tom Lembong Divonis 4 Tahun, Anies: Kasus Seterang Ini Bisa Dikriminalisasi?

Karena keterbatasan tersebut, Aji dan guru lain biasanya mengunduh hasil ketikan di Google Docs, lalu mengirimkannya ke perangkat Windows melalui WhatsApp atau Google Drive untuk diedit dan dirapikan.

“Ketika mau merapikan hasil ketikan, harus buka lagi di laptop OS Windows,” ujarnya.

Meski begitu, Aji menilai keberadaan Chromebook tetap membantu, asal akses internet lancar.

“Sekarang kami pakai 100 Mbps dari provider, dan sudah ada router di setiap kelas,” katanya.

KASUS LAPTOP CHROMEBOOK - Kepala Sekolah SMP Negeri 274 Jakarta Barat, Rosanah, berada di ruang kerjanya di Jelambar, Grogol Petamburan, Kamis (17/7/2025). Ia menjelaskan kondisi laptop Chromebook yang diterima dari Kemendikbudristek dalam program pengadaan periode 2019–2022, pada masa Menteri Nadiem Makarim.
KASUS LAPTOP CHROMEBOOK - Kepala Sekolah SMP Negeri 274 Jakarta Barat, Rosanah, berada di ruang kerjanya di Jelambar, Grogol Petamburan, Kamis (17/7/2025). Ia menjelaskan kondisi laptop Chromebook yang diterima dari Kemendikbudristek dalam program pengadaan periode 2019–2022, pada masa Menteri Nadiem Makarim. (Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami)

Kepala Sekolah SMNP 274 Jakarta Barat, Rosanah, menyebut sekolahnya menerima 15 unit Chromebook.

Perangkat tersebut rutin digunakan untuk Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), Olimpiade Sains Nasional (OSN), serta pelatihan guru.

“Membantu guru dan siswa karena sistemnya sudah digitalisasi. Jadi guru saat pelatihan-pelatihan juga sering pakai Chromebook ini,” jelas Rosanah.

Sekolah Lain: Fungsi Terbatas, Tapi Masih Terpakai

Hal serupa disampaikan Kepala Sekolah SMP 89 SSN Jakarta Barat, Nur Sehat, yang menyatakan pihaknya menerima 15 unit Chromebook dari pemerintah. Perangkat masih berfungsi dan digunakan untuk pelatihan guru, ANBK, serta perpustakaan digital.

Pantauan Tribunnews.com di Lab Komputer 2 sekolah itu memperlihatkan belasan Chromebook berbaris rapi di atas meja panjang, tiap unit dipisah sekat. Menurut Nur Sehat, siswa bisa menggunakan Chromebook saat tidak ada jadwal khusus, terutama untuk akses perpustakaan digital.

“Koneksi internet tersedia, baik di ruang kelas, perpustakaan, maupun aula. Aman,” ujarnya.

Baca juga: KPK Diam-diam Usut Korupsi Chromebook-Google Cloud Era Nadiem, Skandal Rp1,98 T Terkuak

Sekolah Swasta: Tidak Bisa Offline, Kapasitas Terbatas

Di sekolah swasta SMAS Al-Chasanah Jakarta Barat, Kepala Sekolah Nana Kristiawan mengungkap pihaknya juga menerima 15 unit Chromebook. Namun menurutnya, perangkat hanya berfungsi jika tersambung ke internet.

“Perangkat ini hanya bisa digunakan secara online, tidak bisa offline. Mengetik dilakukan lewat Google Docs, spreadsheet melalui Google Sheets. Namun, saat tidak ada internet, Chromebook nyaris tidak bisa digunakan," ujarnya.

Meskipun begitu, Chromebook memiliki keunggulan seperti Kapasitas Google Drive 100 GB, Akses Canva Premium dan Akses ChatGPT Premium.

Dengan jumlah siswa 182 orang, Nana mengakui 15 unit tidak mencukupi untuk operasional rutin. Sekolah menyiasatinya dengan tambahan 20 PC dan membagi sesi pelajaran agar siswa bisa bergiliran.

“Pelajaran informatika digilir. ANBK juga pakai 3 sesi sampai sore. Harapannya, dengan tambahan Chromebook, bisa dipercepat jadi dua atau satu sesi,” kata Nana.

Pegawai TU SMAS Al-Chasanah, Lia, menceritakan bahwa ia menjadi wakil sekolah untuk pelatihan Chromebook selama 3 hari 2 malam di Tangerang. Semua sekolah penerima bantuan diundang berdasarkan isian Dapodik, khususnya terkait jumlah komputer.

“Mungkin karena di Dapodik, data komputer kami minim. Makanya kami dapat bantuan dan diundang pelatihan,” ujarnya.

Dugaan Korupsi Rp 9,3 Triliun

PENETAPAN TERSANGKA - Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 Mulyatsyah mengenakan rompi tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (15/7/2025). Kejaksaan Agung menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih, Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah, Staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan dan Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2019-2022 dan diduga menyebabkan kerugian negara Rp 1,9 triliun. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
PENETAPAN TERSANGKA - Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 Mulyatsyah mengenakan rompi tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (15/7/2025). Kejaksaan Agung menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih, Direktur SMP Kemendikbudristek 2020, Mulyatsyah, Staf khusus Mendikbudristek Bidang Pemerintahan era Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan dan Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2019-2022 dan diduga menyebabkan kerugian negara Rp 1,9 triliun. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Laptop Chromebook saat ini tengah disorot publik seiring pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan sistem operasi Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019-2022 atau pada era Menteri Nadiem Makarim.

Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka dalam kasus pengadaan laptop Rp 9,3 triliun untuk 1,2 juta unit:

  1. Jurist Tan (eks Staf Khusus Mendikbudristek)
  2. Ibrahim Arief (eks konsultan teknologi)
  3. Mulyatsyahda (eks Dirjen PAUD Dikdasmen)
  4. Sri Wahyuningsih (eks Direktur Sekolah Dasar)

Penggunaan Chromebook dinilai tidak optimal karena membutuhkan akses internet stabil, yang masih menjadi masalah di banyak daerah, terutama kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Dalam laporan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, disebutkan bahwa perangkat Chromebook ini memiliki "kelemahan untuk daerah 3T" akibat sistemnya yang sepenuhnya berbasis daring (cloud-based).

Jampidsus menyoroti potensi “pemborosan anggaran” karena perangkat hanya optimal jika ada internet memadai.

Menurut data dari Kemendikbudristek (2023), setidaknya 240.000 unit Chromebook telah dibagikan ke berbagai sekolah di seluruh Indonesia sejak tahun 2021, dengan anggaran lebih dari Rp2,4 triliun. Namun, distribusi tidak selalu dibarengi dengan pelatihan teknis atau peningkatan infrastruktur jaringan.

Nadiem Makarim sendiri telah dua kali diperiksa jaksa penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung dalam kasus ini. Pemeriksaan terakhir berlangsung pada Selasa, 15 Juli 2025, selama hampir sembilan jam.

“Saya berterima kasih kepada pihak Kejaksaan karena telah memberi saya kesempatan untuk memberikan keterangan,” kata Nadiem usai pemeriksaan.

Ia tidak memberikan komentar lebih lanjut terkait kasus tersebut dan langsung meninggalkan Gedung Bundar Kejagung.

Digitalisasi Tanpa Ekosistem yang Siap?

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Chromebook memang dimanfaatkan oleh sebagian sekolah di Jakarta. Namun keterbatasan OS, aplikasi, dan ketergantungan penuh pada internet membuat fungsinya tak sefleksibel laptop konvensional.

Bila di Jakarta saja guru masih harus mengedit file via WhatsApp, bagaimana nasib sekolah di pelosok negeri?

Nadiem Makarim sendiri pernah menyebut bahwa pengadaan Chromebook memang tidak diperuntukkan bagi sekolah di daerah 3T.

“Saya ingin klarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T, yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet,” ujar Nadiem, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juni 2025.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketergantungan internet tidak hanya menjadi isu di 3T, melainkan juga di sekolah perkotaan yang belum memiliki infrastruktur WiFi stabil.

 

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan