Megawati akan Susun Pengurus DPP PDIP Hari Ini, Olly: Ibu Minta Masukan Berbagai Pihak

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PDIP Perjuangan (DPP PDIP) untuk masa bakti 2025-2030 akan disusun hari ini, Sabtu (2/8/2025).

Dalam kongres tertutup yang digelar sejak kemarin, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan jadi Ketua Umum DPP PDIP.

“Ibu (Megawati) yang menyusun pengurus. Mungkin hari ini akan disusun,” kata Olly Dondokambey, Bendahara Umum DPP PDIP 2020-2025, kepada Tribunnews.com pagi ini.

Olly, yang dikenal dekat dengan Megawati ini, mengatakan Kongres  PDIP memberi mandat penuh kepada Megawati untuk menyusun pengurus. 

“Mungkin hari ini Ibu akan meminta masukan berbagai pihak,” kata Olly.

Kongres dijadwalkan berlangsung sampai 3 Agustus 2025 besok.

Kongres ini semula tidak diumumkan ke publik.

Acara dikemas dalam bentuk “konsolidasi partai”. 

Ditanya mengenai Hasto Kristianto Sekjen PDIP 2020-2025 yang baru saja ke luar dari penjara, Olly mengatakan bisa saja segera terbang dari Jakarta untuk bergabung dengan peserta kongres.

Mantan Gubernur Sulawesi Utara ini memastikan Kongres PDIP di Bali berjalan lancar sesuai rencana.

Akankah Hasto Kembali Diangkat Jadi Sekjen PDIP?

Dengan kembali terpilih menjadi Ketua Umum PDIP, Megawati menjadi  politisi terlama yang memimpin partai politik di Indonesia.

Ia sudah menjabat sebagai Ketua Umum PDIP selama 26 tahun sejak partai tersebut berganti nama pada 1999.

Ketua Steering Committee Kongres ke-VI PDIP Komarudin Watubun mengatakan seluruh peserta Kongres yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) DPD serta KSB DPC se-Indonesia, sepakat menunjuk Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.

Komarudin Watubun menegaskan bahwa penyusunan kepengurusan partai menjadi hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum.

Sehingga siapa kader partai yang akan ditunjuk dan waktu pengumumannya tinggal menunggu keputusan Megawati. 

"Tergantung ibu, kan ketua umum terpilih. Ya untuk pengumuman kepengurusan, ketua umum terpilih," jelas Komarudin.

Saat ditanya apakah Hasto Kristiyanto akan kembali ditunjuk menjadi Sekjen partai, Komarudin pun enggan berspekulasi. 

Kata dia penyusunan struktur kepengurusan partai menjadi hak prerogatif Megawati sebagai Ketua Umum.

Komarudin juga menegaskan bahwa dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai tidak ada batasan masa jabatan Sekjen partai maksimal dua periode. 

"Enggak ada di AD/ART, partai tidak membatasi soal sekjen dua periode. Tidak ada batasnya. Itu kewenangan prerogatif ketua umum menentukan siapa saja," tandasnya.

Hasto sebelumnya dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat atas kasus dugaan suap kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Namun, dengan adanya amnesti dari Presiden Prabowo membuat proses hukum itu tak lagi berlaku.

Hasto Kristiyanto resmi bebas dari kasus hukum yang menjeratnya pada Jumat (1/8/2025) malam.