Bendera One Piece
3 Aksi Protes Sosial di Tahun 2025, Terbaru Pengibaran Bendera One Piece Jelang 17 Agustus
Sejumlah aksi protes sosial terjadi pada 2025 sejauh ini, mulai dari gerakan Indonesia Gelap, tagar KaburAjaDulu, hingga bendera One Piece.
Penulis:
Rizkianingtyas Tiarasari
Editor:
Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah aksi protes sosial telah terjadi pada tahun 2025 sejauh ini, tepat pada tahun pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Protes merupakan suatu bentuk pernyataan tidak menyetujui, menentang, menyangkal terhadap suatu ide atau tindakan tertentu.
Pada tahun 2025 ini, ada sejumlah aksi protes sosial yang dilakukan masyarakat, mulai dari aksi atau gerakan Indonesia Gelap dan tren hashtag/tagar #KaburAjaDulu yang muncul pada awal tahun.
Hingga yang terbaru, pengibaran Jolly Roger, bendera hitam dengan gambar tengkorak dan dua tulang menyilang dengan topi jerami dari serial anime One Piece jelang perayaan HUT RI ke-80 yang jatuh pada 17 Agustus 2025.
"Indonesia Gelap" merupakan aksi atau gerakan yang muncul dan viral di media sosial, terutama X (dulunya Twitter), tepatnya pada 17 Februari 2025 lalu.
Adapun narasi "Indonesia Gelap" muncul dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang dinilai semakin memburuk.
Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi akibat kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepentingan publik.
Tren "Indonesia Gelap" menjadi titik akumulasi dari ketidakpuasan dan kekecewaan publik di media sosial yang mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan kabinet Prabowo - Gibran dalam jangka waktu 100 hari pemerintahannya, semenjak dilantik pada 20 Oktober 2024.
Ada beberapa hal yang melatarbelakangi aksi "Indonesia Gelap", seperti dikutip dari tulisan Ismail Khozen, S.I.A., M.A bertajuk Indonesia Gelap: Ketakutan publik atas negara yang direbut yang terbit di laman fia.ui.ac.id.

Di antaranya adalah, program unggulan Prabowo-Gibran yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap kurang transparan dan tidak tepat sasaran.
Lalu, kekhawatiran akan adanya kebangkitan kembali Dwifungsi ABRI karena adanya Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang kemudian disahkan menjadi UU pada 20 Maret 2025.
Baca juga: Respons Pemerintah soal Polemik Pengibaran Bendera One Piece
Bahkan, TNI dan Polri juga telah dilibatkan dalam pelaksanaan program MBG.
Kemudian, efisiensi anggaran oleh Prabowo yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memengaruhi bidang-bidang pendanaan yang krusial, termasuk pendidikan.
Meski dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, efisiensi anggaran juga memperlihatkan ketidakefisienan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.