Said Abdullah Mundur dari Ketua DPD PDIP Jatim setelah Terpilih sebagai Pengurus DPP 2025–2030

Selain Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, nama-nama lain yang turut diberhentikan antara lain Said Abdullah, Olly Dondokambey, dan Esti Wijayanti.

Langkah ini diambil berdasarkan amanat Anggaran Dasar PDIP pasca-Kongres VI di Nusa Dua, Bali, serta Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025. 

Dalam aturan tersebut disebutkan, anggota atau kader yang terpilih sebagai pengurus DPP tidak diperkenankan merangkap jabatan struktural lain, baik di tingkat yang lebih tinggi maupun lebih rendah, kecuali atas keputusan khusus Ketua Umum.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, membenarkan adanya pemberhentian tersebut. Ia mengatakan, dirinya telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Ketua DPD.

"Saya sendiri telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, serta patuh dan loyal terhadap Keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan," kata Said dalam siaran persnya, Sabtu (23/8/2025).

Selain Said, Bambang Pacul sebelumnya menjabat Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Olly Dondokambey sebagai Ketua DPD PDIP Sulawesi Utara, dan Esti Wijayanti sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD PDIP Bengkulu.

Menurut Said, ketentuan larangan rangkap jabatan dimaksudkan agar pengurus partai di semua tingkatan dapat bekerja lebih fokus dan efektif dalam menjalankan tugas.

"Sehingga tugas-tugas konsolidasi dan pengembangan partai bisa semakin mudah dijalankan," ujarnya.

Ia menuturkan, DPP PDIP juga telah menyusun jadwal pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) di seluruh Indonesia.

"Untuk menjaring usulan kepengurusan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) ditingkat cabang dan provinsi," tegasnya.

"Usulan KSB tersebut disampaikan oleh para pengurus ranting hingga DPD PDI Perjuangan ke DPP PDI Perjuangan," ucap Said menambahkan.

Struktur baru di tingkat DPD dan DPC akan ditetapkan melalui forum Konferda dan Konfercab bersama DPP. 

Said menegaskan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

"Karena normanya begitu, maka hal itu harus dilaksanakan oleh Ibu Ketua Umum dan DPP Partai. Saya berharap penjelasan ini menjernihkan informasi kurang tepat yang telah bergulir di berbagai media," ungkapnya.