Seruan Demo 25 Agustus 2025 ke Gedung DPR RI, Pengamat Ingatkan Alarm Demokrasi dan Dorong Dialog

Sentimen bahwa DPR lebih mengakomodasi kepentingan elite ketimbang aspirasi publik turut memperkuat gelombang kritik.

Gerakan akar rumput seperti #PatiMelawan, yang awalnya menolak pajak lokal, kini berkembang menjadi simbol ketidakpuasan nasional terhadap sistem perwakilan yang ada.

"Mahasiswa melihat DPR tidak lagi mewakili rakyat, tapi justru membebani APBN dengan tunjangan yang tidak masuk akal,” ujar Nazar.

Nazar El Mahfudzi adalah akademisi dan pengamat politik yang aktif menulis tentang demokrasi, diplomasi digital, dan hubungan internasional. Ia merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), sebuah lembaga kajian yang berfokus pada isu demokrasi dan politik Islam tanpa afiliasi formal dengan partai atau tokoh politik.

Aksi ini kabarnya akan dipusatkan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dengan sejumlah tuntutan yang cukup kontroversial dan menggugah perhatian publik.

Baca juga: Jumhur Hidayat Tegaskan Larang Anggota KSPSI Ikut Aksi 25 Agustus: Tidak Jelas Penanggung Jawabnya

Apa yang Memicu Seruan Demo?

Pemicu utama adalah isu kenaikan tunjangan anggota DPR RI, khususnya tunjangan perumahan yang disebut mencapai Rp50 juta per bulan.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, informasi ini memicu kemarahan dan sentimen negatif terhadap lembaga legislatif.

Respons Publik:

• Hingga kini, belum ada organisasi resmi seperti BEM SI, KSPI, atau KSPSI yang menyatakan akan bergabung dalam aksi 25 Agustus
• Tokoh buruh Jumhur Hidayat bahkan melarang anggota KSPSI ikut aksi karena tidak jelas siapa penanggung jawabnya
• KSPI justru menjadwalkan aksi terpisah pada 28 Agustus 2025, dengan tuntutan berbeda: penghapusan outsourcing dan kenaikan upah minimum

Respons DPR RI:

Wakil Ketua DPR, Saan Mustofa, menyatakan bahwa DPR terbuka terhadap aspirasi publik dan siap berdialog.

Ia menegaskan bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak demokratis warga negara.

Seruan ini mencerminkan ketegangan antara kebijakan elite dan persepsi publik. 

Meski belum jelas apakah aksi akan benar-benar terjadi, gelombang protes digital menunjukkan bahwa isu keadilan sosial dan transparansi anggaran masih menjadi sorotan utama masyarakat.