Demo 25 Agustus di DPR RI Ricuh, Dasco Minta Massa Tertib, Klaim Ada Perwakilan yang Terima Aspirasi

TRIBUNNEWS.COM - Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI, Senin (25/8/23025), diwarnai kericuhan.

Situasi memanas pada sekitar pukul 12.30 WIB, ketika aparat kepolisian memukul mundur massa dari arah barat menuju timur.

Tak hanya memukul mundur, aparat kepolisian bahkan menggunakan kendaraan pengurai massa dan water canon, serta menembakkan gas air mata.

Massa yang terdesak pun berlarian masuk ke ruas jalan tol di sekitar akses exit toll DP.

Dalam kericuhan ini, satu unit motor dibakar diduga oleh massa.

Menanggapi kericuhan yang terjadi saat aksi demo, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pihaknya menghormati kebebasan berpendapat untuk warga Indonesia.

Baca juga: Demo 25 Agustus di DPR RI Hari Ini: 3 Tuntutan Utama Mahasiswa, Massa Warga Sipil Padati Lokasi

Ia juga mengklaim DPR RI menerima dengan baik semua aspirasi yang disampaikan.

Namun, Dasco mengimbau kepada massa agar melakukan demonstrasi secara tertib sesuai aturan.

"Pada dasarnya kita menghormati hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dan tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR RI kita akan terima dengan baik dan kita akan lakukan intropeksi-intropeksi ke dalam," ujar politisi Gerindra ini, Senin.

"Namun, kami imbau kepada para masyarakat ataupun adik-adik yang menunjukkan aspirasi kepada negara agar tertib melalui aturan yang berlaku," imbuh dia.

Dasco juga mengungkapkan pihaknya sudah menugaskan perwakilan untuk menerima aspirasi dari massa aksi.

"Saya kebetulan disini kita sudah delegasikan kepada kawan-kawan yang stand by di DPR demikian," kata dia.

Pengamat: Bentuk Krisis Kepercayaan

Pengamat politik dair Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID), Nazar El Mahfudzi, menanggapi soal seruan aksi demonstrasi di Gedung DPR RI pada hari ini.

PSID adalah sebuah lembaga kajian yang berfokus pada isu demokrasi dan politik Islam tanpa afiliasi formal dengan partai atau tokoh politik.

Menurutnya, aksi tersebut menjadi sistem masyarakat tengah mengalami krisis kepercataan terhadap lembaga legislatif.

Nazar menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap wakil rakyat.

"Aksi ini adalah sinyal bahwa sistem perwakilan kita perlu dievaluasi."

"Namun, solusi bukan pada pembubaran DPR, melainkan reformasi konstitusi yang menyeluruh," ujar pria yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini, dalam keterangannya, Minggu (24/8/2025).

Seruan aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025, sebelumnya beredar luas di media sosial.

Dalam seruan itu, aksi tersebut dilakukan sebab publik semakin merasa tak puas terhadap DPR RI.

Terlebih, belakangan ramai isu kenaikan tunjangan untuk wakil rakyat, terutama tunjangan perumahan yangd isebut mencapai Rp50 juta per bulan.

Sentimen DPR lebih mengakomodasi kepentingan elite ketimbang aspirasi publik turut memperkuat gelombang kritik.

Gerakan akar rumput seperti #PatiMelawan, yang awalnya menolak pajak lokal, kini berkembang menjadi simbol ketidakpuasan nasional terhadap sistem perwakilan yang ada.

"Mahasiswa melihat DPR tidak lagi mewakili rakyat, tapi justru membebani APBN dengan tunjangan yang tidak masuk akal," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Abdul Qodir/Alfarizy Ajie/Igman Ibrahim/Chaerul Umam)