Sejarah Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta: Diusulkan Bamsoet 7 Tahun Lalu, Sempat Dikritik Eks Mendagri
Ternyata, tunjangan rumah untuk DPR sudah diusulkan sejak tujuh tahun lalu. Namun, ketika itu sempat dikritik oleh mantan Mendagri.
Penulis:
Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor:
Sri Juliati
"Enggak ada kenaikan, hanya, sekarang DPR udah tidak mendapatkan rumah jabatan. Namun diganti dengan apa namanya, kompensasi uang rumah. Jadi itu saja," ujar Puan pada Minggu (17/8/2025).
Kemudian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menjelaskan pemberian tunjangan rumah Rp50 juta adalah langkah efisiensi anggaran.
Dia mengatakan kebijakan itu lebih baik ketimbang harus dialokasikan untuk biaya pemeliharaan rumah dinas.
"Lebih baik tunjangan perumahan daripada ratusan miliar setiap tahun untuk memperbaiki RJA (Rumah Jabatan Anggota). Kami menghindari pemborosan. Kan RJA itu boros. Biaya pemeliharaannya yang boros," katanya pada Selasa (19/8/2025).
Sebagian artikel telah tayang di Warta Kota dengan judul "DPR Sebut Uang Sewa Lebih Efektif daripada Rumah Dinas"
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Fersianus Waku/Igman Ibrahim/Rina Ayu Panca Rini)(Warta Kota/Ahmad Sabran)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.