Usung Spanduk Tagar ResetIndonesia yang Catnya Belum Kering, Aliansi Mahasiswa Suarakan 10 Tuntutan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah mahasiswa dari sejumlah kampus berkumpul di sebuah ruangan yang berukuran sekira 5 x 5 meter di salah satu gedung di Universitas Prof Dr Moestopo Beragama Senayan Jakarta pada Kamis (4/9/2025) jelang magrib.

Ada mahaiswa yang sedang magang, namun ada yang masih mengikuti perkuliahan.

Namun, uneg-uneg mereka sama soal kondisi saat ini.

Dari mulai soal terpecahnya gerakan mahasiswa, represifitas aparat yang terekam kamera, aksi-aksi unjuk rasa berujung kerusuhan yang menelan korban jiwa, penahanan aktivis-aktivis yang dituduh sebagai provokator, hingga kondisi dunia kerja yang akan mereka hadapi segera.

Semua uneg-uneg yang keluar dari dalam perbincangan di ruangan itu tampak serupa.

Setelah azan magrib berkumandang, mereka membentangkan spanduk putih bercat merah bertuliskan #ResetIndonesia di sebuah ruangan dengan sejumlah kursi dan meja seadanya.

"Awas, catnya belum kering!" kata seorang mahasiswa seolah menandai perjuangan yang mereka yakini belum selesai.

Meski tak mengenakan almamater kampusnya masing-masing, mereka mengaku berasal dari berbagai organisasi kampus di antaranya BPM FIKOM Universitas Prof Dr Moestopo, BEM UPN VJ, GMNI Unindra, GMNI Unas, FAM UI, BEM FIPPS Unindra, FAM Unpam, FMN, dan GMNI UPN VJ.

Baca juga: Polda Metro Jaya Buru Dalang Penggerak Kerusuhan Gelombang Demo di Jakarta

Mereka membawa nama Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat (GEMARAK) yang menaungi 26 elemen mahasiswa dan masyarakat sipil.

Mereka menyurakan sikap politiknya dalam konferensi pers terkait kondisi saat ini dalam 10 tuntutan yang mereka sebut Dasatura atau Dasar Tuntutan Rakyat dan Gagasan Referendum Sipil sebagai jalan demokrasi sejati.

Mereka mengatakan 10 tuntutan tersebut merupakan hasil dari konsolidasi pada 30 Agustus 2025 dan dibawakan saat aksi pada Senin 1 September 2025 lalu.

Sebanyak 10 poin tuntutan yang dibacakan secata bergantian oleh perwakilan yang hadir tersebut yakni:

1. Mendesak Polri untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan

2. Reformasi Polri

3. Reformasi Legislatif

4. Sahkan RUU Pro Rakyat antara lain RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan RUU Masyarakat Adat

Baca juga: Gelar Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Mahasiswa Kirim Karangan Bunga Duka Cita untuk Legislator

5. Tolak Pasal bermasalah di revisi UU dan rancangan UU yang tidak pro rakyat antara lain pada revisi UU Pokok Agraria, RUU KUHAP, RUU Penyiaran, dan RUU Polri

6. Reformasi sistem perpajakan

7. Tolak proyek strategis nasional perampas ruang hidup

8. Wujudkan reforma agraria sejati

9. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis

10. Tolak militerisme di ranah sipil.

Ketua FAM Unpam, Fachrial, mengatakan sikap tersebut menandai momentum baru perjuangan rakyat yang tidak lagi percaya pada mekanisme politik formal yang tersandera oligarki. 

Melalui Dasatura, kata dia, GEMARAK menegaskan rakyat berhak untuk melakukan reset terhadap Indonesia yaitu mengembalikan jalannya demokrasi sesuai amanat konstitusi, dan bangkit melawan segala bentuk ketidakadilan struktural.

Usai menjabarkan masing-masing poin secara bergantian, mereka juga menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dipersempit menjadi pemilu lima tahun sekali. 

Referendum sipil menurut mereka harus diakui sebagai mekanisme rakyat untuk menolak kebijakan merugikan, mengoreksi lembaga politik, dan menentukan arah pembangunan nasional.

"Kami menilai, saluran formal negara telah gagal menjalankan fungsinya. Rakyat tidak lagi diwakili, melainkan ditindas," kata dia.

"Dalam situasi demikian, referendum sipil adalah jalan darurat rakyat untuk mengambil alih mandat kedaulatan, menyatakan sikap secara langsung, dan menegaskan tuntutan yang harus dipenuhi," ujarnya.

Sepanjang konferensi pers tersebut, mereka tampak berupaya meyakinkan publik bahwa tuntutan yang mereka bawa didasari kajian yang komprehensif dan berbasis pada data.

Mereka juga tampak berupaya meyakinkan publik bahwa tuntutan yang mereka bawa murni dari rakyat tanpa intervensi dari pihak manapun.Mereka juga menegaskan akan turun ke jalan dalam waktu dekat untuk membawa tuntutan tersebut ke DPR dan Istana Kepresidenan.

Fachrial mengatakan saat ini aliansi GEMARAK tengah melakukan konsolidasi untuk membahas rencana aksi tersebut.

"Tentu sudah pasti kami akan menggelar aksi. Namun aksi ini lebih tepatnya untuk membuktikan kembali kepada negara bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman adalah aksi damai," ujar dia.

"Dan juga untuk menjawab kekhawatiran negara terhadap provokasi-provokasi dalam aksi-aksi yang pernah dilakukan oleh teman-teman," lanjutnya.

Tera dari FMN juga menegaskan mereka akan tetap turun ke jalan meski DPR telah mengumumkan seluruh fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR dan melakukan moratorium perjalanan dinas atau kunjungan kerja komisi.

Menurutnya gerakan mahasiswa yang menuntut hak-haknya dalam berbagai aspek tidak akan pernah berhenti.

"Karena kita tidak berangkat hanya dari tuntutan atas gaji dan tunjangan DPR yang memang begitu besar dan fantastis. Tapi kita berangkat dari tuntutan yang benar-benar mewakili rakyat," ujar dia.

"Kalau kita melihat gerakan kemarin, itu tidak hanya dalam satu konteks tuntutan, tapi mewakili banyak sekali tuntutan," pungkasnya.

Menyikapi munculnya 17 + 8 Tuntutan Rakyat yang viral di media sosial belakangan ini maupun dari sejumlah tokoh nasional dalam Gerakan Nurani Bangsa baru-baru ini, Darnel dari GMNI Unas menegaskan GEMARAK tidak melihat gerakan-gerakan tersebut sebagai saingan.

Ia juga mengatakan tidak mau diadu domba dengan gerakan-gerakan yang ada saat ini.

"Kita menghidari adanya upaya adu domba atau fragmentasi dalam gerakan. Makanya GEMARAK berfokus untuk mengingatkan dan mengevaluasi pemerintah agar segera menyelesaikan apa yang menjadi masalah di masyarakat," ucap Darnel.

Menutup konferensi persnya, Ketua BPM FIKOM Universitas Prof Dr Moestopo Haikal menegaskan semua tuntutan yang beredar dari aliansi mahasiswa dan kelompok masyarakat lain memiliki satu tujuan meski berbeda pilihan kata.

Tujuan itu, kata dia, yaitu perubahan sosial, politik, hukum, dan demokrasi yang lebih baik.

Ia pun mengajak mahasiswa, rakyat, buruh, ataupun segala elemen masyarakat lainnya untuk tetap bersatu.

"Kami tegaskan kembali, jangan mau diredam dan jangan takut kepada seluruh propaganda yang dimainkan pemerintah untuk meredam gerakan rakyat. Karena kami rasa walaupun kemarin terjadi dialog (DPR dengan mahasiswa) itu bukanlah menjadi suatu kemenangan kita," ujarnya.

"Tetapi ini adalah bentuk perjuangan kami yang belum selesai, napas perjuangan kami akan terus berlanjut, dan kami akan tetap terus mengawal untuk perubahan yang lebih baik," pungkas Haikal.