Transformasi DPR: 17+8 Tuntutan Rakyat untuk Parlemen yang Merakyat

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

8. Tinjau ulang kebijakaan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Di mana posisi Gen Z?

Generasi Z adalah digital native: mereka belajar, berkomunikasi, hingga berpolitik melalui media sosial. 

Sementara menurut Pew Research Center, Generasi Z atau Gen Z adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok usia yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. 

Data dari Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa Generasi Z adalah generasi terbanyak di Indonesia, dengan proporsi 27,94 persen dari total penduduk atau sekitar 74,93 juta jiwa. 

Generasi ini hidup dalam realitas yang berbeda: serba digital, serba cepat, dan penuh distraksi. 

Akan tetapi, semangat kritis yang lahir dari 17+8 Tuntutan Rakyat justru menemukan ruang baru melalui Twitter thread, konten TikTok, podcast, hingga meme politik. 

Gen Z memiliki gaya yang khas: menyampaikan kritik dengan cara kreatif, segar, bahkan jenaka—namun tetap substantif.

Lebih jauh, Gen Z membawa isu-isu baru yang sejalan dengan semangat tuntutan rakyat: kesetaraan gender, keadilan iklim, transparansi digital, hingga hak pekerja gig economy. 

Semua itu sebenarnya tak lepas dari roh perjuangan yang sama—melawan ketidakadilan, memperjuangkan kedaulatan rakyat.

Namun, ada pekerjaan rumah besar: menerjemahkan tuntutan sejarah ke bahasa zaman.

Gen Z perlu meneguhkan bahwa perjuangan rakyat dahulu bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi energi moral untuk menjawab tantangan hari ini—korupsi, oligarki, ketimpangan, serta krisis lingkungan.

Pada akhirnya, Gen Z harus menyadari bahwa mereka adalah generasi penghubung: menyambungkan api perjuangan 17+8 Tuntutan Rakyat dengan realitas digital. Karena merdeka bukan berarti selesai.

Perjuangan itu berlanjut—dari jalanan ke timeline, dari spanduk ke hashtag, dari manifesto ke gerakan nyata.

Transformasi DPR: Menjawab 17+8 Tuntutan Rakyat

Di tengah derasnya arus aspirasi publik, DPR RI kembali menghadapi ujian penting. 

Tuntutan rakyat yang terangkum dalam 17+8 butir aspirasi tidak sekadar daftar keinginan, melainkan cermin kebutuhan riil masyarakat terhadap wakilnya di Senayan. 

Rakyat menagih kehadiran DPR yang benar-benar “milik rakyat”, bukan sekadar simbol demokrasi prosedural.

Transformasi DPR menjadi keniscayaan. Publik menginginkan DPR yang tidak hanya lihai berdebat di ruang rapat, tetapi juga peka terhadap denyut nadi masyarakat kecil. 

Tuntutan mengenai perbaikan ekonomi, keadilan hukum, penguatan pendidikan, pengendalian harga kebutuhan pokok, hingga transparansi kinerja wakil rakyat menegaskan satu hal: DPR harus berbenah total.

Tiga pimpinan DPR RI hadir memberikan konferensi pers, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025) petang, terkait 17+8 tuntutan rakyat.

Ketiga pimpinan DPR RI itu yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dalam keterangannya, Dasco menyebut para pimpinan DPR RI telah melakukan rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi DPR RI, membahas 17+8 tuntutan rakyat.

"Kami akan menyampaikan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin, Kamis 5 September 2025," kata Dasco.

Satu di antara poin kesepakatan rapat antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, yakni DPR resmi menghentikan tunjangan rumah bagi anggota dewan.

Selain itu, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, dan juga akan memangkas sejumlah tunjangan lainnya bagi anggota dewan.

"DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan Perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025," kata Dasco.

Ketua DPR RI Puan Maharani: Saya Akan Memimpin Reformasi DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, dirinya akan memimpin reformasi atau perbaikan menyeluruh di tubuh DPR RI.

Pernyataan itu disampaikan Puan usai adanya gelombang aksi di depan Gedung DPR RI yang berlangsung selama beberapa hari ini.

"Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR," tegas Puan dalam keterangan resminya, Kamis (4/9/2025).

Puan bersama dengan para Wakil Ketua DPR RI juga melangsungkan pertemuan dengan para pimpinan Fraksi Partai Politik DPR.

Pertemuan tersebut kata Puan, menghasilkan kesepakatan kalau seluruh pimpinan fraksi di DPR RI menghentikan tunjangan rumah bagi anggota dan melakukan moratorium kunjungan ke luar negeri.

"Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk tranformasi DPR," kata Puan.

"Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR," sambungnya.

Dengan adanya keputusan itu, maka kata putri dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu DPR akan senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi.

Dia juga menegaskan, DPR RI akan bekerja sesuai dengan apa yang menjadi harapan rakyat.

"Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun," ungkap Puan.

Transformasi DPR tentu tidak mudah. Ia menuntut perubahan kultur politik: dari sekadar menjaga citra, menjadi pelayan rakyat; dari sekadar mengedepankan formalitas rapat, menjadi ruang solusi konkret. 

Selain itu, DPR harus lebih terbuka dengan mekanisme partisipasi publik—baik melalui forum aspirasi digital, sidang terbuka, hingga keterlibatan generasi muda dalam proses legislasi.

Ke depan, jawaban atas 17+8 tuntutan rakyat akan menjadi tolak ukur keberhasilan DPR dalam melakukan transformasi. 

Jika DPR mampu membuktikan bahwa mereka adalah “mitra rakyat”, maka kepercayaan yang selama ini terkikis perlahan bisa pulih.

DPR Harus Kembali ke Jalan Rakyat

DPR tidak bisa menutup telinga. 17+8 tuntutan rakyat adalah kompas moral bagi arah kebijakan bangsa. 

Jika DPR hanya melihatnya sebagai tekanan politik, maka sejarah akan mencatat mereka sebagai wakil rakyat yang gagal menjalankan amanah.

Sebaliknya, bila DPR berani menjadikan tuntutan itu sebagai pijakan, maka bukan tidak mungkin lembaga legislatif kembali dipercaya. 

Kini bola ada di tangan DPR: akankah mereka kembali ke jalan rakyat, atau terus menjauh hingga akhirnya kehilangan legitimasi?

Pada akhirnya, rakyat hanya meminta satu hal sederhana: wakil yang benar-benar mewakili.

Baca juga: Gedung DPR Didemo Berkali-kali, Puan Maharani: Saya Bakal Pimpin Reformasi DPR RI 

Transformasi DPR bukan hanya keharusan politik, melainkan juga panggilan sejarah—agar demokrasi Indonesia tidak sekadar prosedural, tetapi juga substantif.