Hakim MK Minta Komdigi Berikan Data Kasus Kriminalisasi Wartawan: Jangan-jangan Tidak Dilindungi?
Saldi juga meminta agar pemerintah menyertakan catatan dalam bentuk penanganan yang dilakukan aparat terhadap kasus-kasus tersebut.
Penulis:
Mario Christian Sumampow
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
DOK TRIBUNNEWS
PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah memberikan sejumlah data terkait kasus-kasus kriminalisasi wartawan yang dicatat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) menggugat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena dinilai tidak memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi wartawan.
Pokok Gugatan IWAKUM ke MK
- Pasal yang digugat: Pasal 8 UU Pers, yang menyatakan bahwa “wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya.”
- Alasan gugatan: IWAKUM menilai frasa “perlindungan hukum” bersifat multitafsir dan tidak memberikan jaminan hukum yang eksplisit seperti profesi lain (misalnya advokat dan jaksa).
- Tujuan gugatan: Agar MK menegaskan bahwa wartawan tidak bisa dikriminalisasi selama menjalankan tugas sesuai kode etik jurnalistik.
Pemohon Gugatan
- IWAKUM diwakili oleh Ketua Umum Irfan Kamil dan Sekjen Ponco Sulaksono
- Dalam perbaikan permohonan, ditambahkan Pemohon II, seorang wartawan yang mengalami perampasan ponsel oleh aparat saat meliput demonstrasi pada 30 Agustus 2025.
Baca Juga
| Kasus Pengeroyokan Wartawan di Serang, Kuasa Hukum Tersangka Minta Maaf ke Korban |
|
|---|
| Waspada Modus Penipuan Tiket Bus, Pelaku Ubah Nomor Agen di Google Maps |
|
|---|
| Sah, Pengurus PWI Pusat Periode 2025-2030 Resmi Dikukuhkan di Monumen Pers Solo |
|
|---|
| Aturan Uang Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR Digugat ke MK, Dasco: Apa pun Putusannya Kita Ikuti |
|
|---|
| Sosok Lita Gading dan Syamsul Jahidin, Penggugat Tunjangan Pensiun Seumur Hidup DPR ke MK |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.