Mahfud MD Ungkap Dugaan Markup Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK: Silakan Sampaikan Laporan Resmi

Ringkasan Berita:

• KPK Imbau Masyarakat Laporkan Data Dugaan Korupsi
• Laporan Harus Didukung Data Valid
• Latar Belakang Dugaan Mark Up oleh Mahfud MD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara menanggapi pernyataan Mantan Menkopolhukam Mahfud MD terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). 

Lembaga antirasuah tersebut mengimbau masyarakat yang memiliki data dan informasi awal mengenai dugaan korupsi tersebut untuk segera menyampaikan laporan resmi melalui saluran pengaduan yang tersedia agar dapat ditelaah lebih lanjut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, setiap laporan dari masyarakat akan dipelajari dan dianalisis untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi.

"Kami mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal, silakan sampaikan aduan kepada KPK," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

"Tentu laporan perlu dilengkapi juga dengan informasi dan data awal sehingga nanti dalam proses telaah dan verifikasinya menjadi lebih presisi," imbuhnya.

Budi mengatakan, informasi yang beredar saat ini masih bersifat awal. 

KPK memerlukan data yang valid untuk menindaklanjuti apakah ada unsur korupsi dalam proses pengadaannya. 

"Sedangkan kalau soal kerugian keuangan negara itu kan mesti dihitung oleh auditor negara, bisa oleh BPK ataupun BPKP," katanya.

Pernyataan KPK ini merupakan respons atas video yang diunggah Mahfud MD di kanal YouTube-nya. 

Dalam video tersebut, Mahfud membeberkan adanya perbedaan biaya pembangunan kereta cepat per kilometer yang sangat signifikan antara perhitungan versi Indonesia dengan perhitungan di Cina.

"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkap Mahfud dalam video yang dikutip Kamis (16/10/2025).

Mahfud mengaitkan dugaan ini dengan beban utang proyek Whoosh yang diperkirakan mencapai Rp 4 triliun pada tahun 2025. 

Menurutnya, beban tersebut membengkak karena perubahan skema pembiayaan dari tawaran Jepang dengan bunga 0,1 persen ke Cina dengan bunga awal 2 persen yang kemudian naik menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya (overrun).

Meskipun Mahfud menyerukan adanya penyelidikan, berdasarkan catatan, menunjukkan bahwa biaya pembangunan Whoosh per kilometer sebesar Rp 780 miliar dinilai lebih murah dibandingkan proyek MRT Jakarta yang mencapai Rp 1,1 triliun per kilometer.

Baca juga: Pengamat Semangati Danantara Bayar Utang Whoosh, Minta Tak Bergantung ke Pemerintah: Pikirkan Solusi

Kendati demikian, Mahfud mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya yang enggan membayar utang Whoosh menggunakan APBN dan meminta pemerintah mengambil kebijakan progresif agar beban utang tidak semakin bertambah.